JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunda pelantikan terhadap Kapolri terpilih, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Namun, presiden tidak memberikan batas waktu sampai kapan penundaan itu terjadi. Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasannya.

"Kalau ada kekuatan hukum tetap, ya sudah," ujarnya di istana kepresidenan, Jumat (16/1/2015) malam.

Pratikno mengungkapkan, penundaan itu dilakukan supaya memberikan kesempatan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Komjen Budi Gunawan. Seperti diketahui, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan gratifikasi dan suap. Penetapan itu dilakukan KPK sehari setelah Presiden Jokowi menyerahkan surat pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengungkapkan, tidak ada jangka waktu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas. Yang jelas, sebut Tedjo, presiden ingin agar persoalan kasus hukum Budi Gunawan tuntas terlebih dulu.

"Kalau ternyata tidak bersalah, ya bisa dilantik," imbuh Tedjo.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan dua buah keputusan presiden pada hari ini, Rabu (15/1/2015). Pertama yakni keppres pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan kedua yakni keppres penunjukan Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.

"Berhubung komjen Drs Budi Gunawan SH MSI sedang menjalani proses hukum maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kapolri. Jadi menunda, bukan membatalkan. Ini yang perlu digarisbawahi," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jumat malam.

ngeri kan brah, nah sekarang gini, misal si BG ditetapkan jadi terdakwa dan batal dilantik karena KPK, maka interpelasi KMPret bisa berhadapan dengan rakyat, masa presiden di interpelasi karena membatalkan pencalonan terdakwa
di pihak KIH simbok dan paloh yang ngotot si Budi harus dilantik, akan dipermalukan oleh KPK, bukan tidak mungkin projo mengkudeta simbok lewat tangan Hadi Rudyatmo (yang merapat ke istana kemaren)
George R.R. Martin mode on

Original Posted By satrianegara77►ah elah mo komen di trit sebelah kok gak bisa
ane kopas sini aja




Lah ane juga udah nulis kaleee kalo mundur lebih bagus. Faktanya BG mundur sendiri gak?

inget... kompolnas yg usulin pertama, bareskrim polri dah menyelidiki soal rek. gendut dan hasilnya clean... belum lagi dukungan partai pendukung pemerintah.
Jadi intinya kompolnas polri dan partai di belakang BG.
Nah kemudian baru muncul status tsk dari KPK.

Mereka2 ini juga lembaga dan instansi resmi perlu dijaga namanya kaleee...

Emangnya bacotan warung kopi yg gak perlu digubris.

Mentri2 itu kan diberhentikan karena mereka MENGUNDURKAN DIRI untuk fokus proses hukum status tersangka... coba flashback lagi kisah sejarah pak AM pak JW trus ketua partai AU. Lagian yg dukung mereka siapa?

Kita tidak tahu apa yg terjadi sekarang di belakang... apakah pak Jokowi sudah meminta BG mengundurkan diri? Apakah BG nekad maju terus karena merasa sudah dapet dukungan beberapa pihak yang ane sebut di atas?

Apa yg terjadi kalo kehormatan lembaga2 resmi itu di-cut begitu aja oleh presiden?

Status tersangka oleh KPK udah kita ketahui ujungnya ke mana berdasar sejarah...

Ngerti situasinya om? Ngerti beda latar belakangnya?