JAKARTA (Pod Kota)- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menginginkan Presiden Joko Widodo segera melantik Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri . Sebab, rapat paripurna DPR telah menyetujui mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Sutarman, pada Kamis (15/1)

“Proses selanjutnya tergantung Presiden, apakah akan dilanjutkan proses pelantikan atau tidak. Harusnya sih dilantik. Bagaimana implikasinya kalau tidak dilantik, karena dewan sudah menyetujuinya, ” ujar Surya Paloh saat menghadiri peresmian Sekretariat Fraksi Partai Nasdem di Gedung Nusantara I DPR Jakarta, Kamis (15/1).

Turut hadir dalam peresmian tersebut Menteri BPN/Kepala Agraria Ferry Mursidan Baldan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Butingsulu Laiskodat dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella dan petinggi fraksi DPR lainnya.

Surya Paloh menyadari bahwa melantik Budi Gunawan yang berstatus tersangka kasus korupsi akan berisiko bagi pemerintahan. Meskipun citra pemerintahan Jokowi-JK nantinya rusak, namun Surya Paloh menyatakan akan mendukung Joko Widodo tak ragu-ragu untuk segera melantik Budi Gunawan. Menurut Surya, apabila pemerintah taat pada aturan ketatanegaraan yang ada, Budi Gunawan harus segera dilantik.

“Ini yang dilematis. Persepsi publik seakan-akan, kok tidak mempertimbangkan ada stempel sebagai tersangka. Tapi, di sisi lain sistem ketatanegaraan kita tidak kalah penting juga. Saya pikir lebih cepat lebih baik,” kata Surya Paloh.

Adanya permintaan KPK untuk menunda pelantikan Budi Gunawan, Surya menegaskan bahwa itu tergantung hak prerogatif Presiden. “Oh itu kan KPK, ini terserah Presiden, ikut KPK atau tidak, Presiden kan kepala pemerintahan dan kepala negara juga. Saya pikir Bapak Presiden kita bukan orang yang pro-terhadap korupsi,” ujar Surya.

Surya Paloh berpendapat proses pelantikan tidak tergesa-gesa. Sebab terkadang dia menilai posisi pemerintah bisa disebut dilematis. “Dilematisnya kita kenapa terlambat dan kenapa terlau cepat. Ini kadang-kadang membuat masyarakat kita semakin bingung. Apa yang salah dalam proses percepatan itu, saya pikir lebih cepat lebih baik,” katanya.

Yang terpenting, kata SkjJurya Paloh adalah semua sistem pranata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem ketatanegaraan harus tetap terjaga. “Proses ini harus tetap terjaga dan saya mengapresiasi seluruh langkah-langkah dan sikap pemerintahan Bapak presiden yang sampai saat ini menghormati proses hukum yang diambil oleh KPK, ” katanya.

Ditambahkan SP sepakat dengan Fraksi Partai Nasdem menjadi salah satu fraksi yang lantang untuk memuluskan jalan Komjen Budi Gunawan hingga dilantik sebagai Kapolri mengingat Jokowi sepemikiran dengannya.

“Suara fraksi tadi sudah jelas (terkait Komjen Budi), saya hanya ingin menggaris bawahi saya sepakat dengan fraksi. Jadi bagaimanpun sebuah proses kelangsungan pranata ketatanegaraan kita telah berlangsung sebagaimana mestinya,” kata pria berusia 63 tahun itu.

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.

Sumber




Fixed, Surya Paloh = Bapak Budi