Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan akan menahan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi, Komjen Pol Budi Gunawan, di masa akhir proses penyidikan. Dia menyatakan hal itu sesuai dengan standar operasi prosedur KPK terhadap semua.

Menurut Samad, KPK sudah punya acuan dalam proses penahanan tersangka korupsi. Pertama dilihat dari tingkat penyelesaian berkas perkara. Bila sudah lebih dari 50 persen, kata dia, maka bisa jadi tak lama lagi mereka bakal masuk bui. Lain halnya bila tersangka itu ternyata melakukan upaya-upaya menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, atau mencoba merintangi proses penyidikan.

Samad menyatakan mereka tidak bisa terburu-buru menahan tersangka bila berkas perkara masih minim. Sebab Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah membatasi masa penahanan tersangka hanya dilakukan selama 120 hari pada masa penyidikan. Bila waktu penahanan telah habis tapi berkas perkara belum lengkap, maka resiko mesti dihadapi adalah tersangka itu bebas demi hukum.

"Jadi tidak ada tradisi dan tidak akan pernah terjadi di KPK seseorang yang sudah jadi tersangka tidak ditahan,"kata Samad kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/1).

Samad berjanji kasus membelit Komjen Budi akan dikebut proses penyidikannya sebelum dia lengser akhir tahun ini. Dia menyatakan hal itu dilakukan buat meredam polemik berkepanjangan.

"Itu yang jadi konsen kita. Teman-teman tidak perlu ada keraguan kapan BG ditahan. Itu cuma masalah SOP dan prosedur hukum yang harus kita lewati," sambung Samad.