Jakarta - Gelombang penolakan terhadap Komjen Budi Gunawan yang sudah disetujui Komisi III DPR sebagai Kapolri muncul dari relawan pendukung Jokowi saat kampanye. PDIP tak menganggap hal itu sebagai masalah.

"Itu biasa saja. Jokowi juga harus jelaskan. Jokowi punya kemampuan untuk menjelaskan," kata Ketua DPP PDIP Trimedya Pandjaitan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).

Menurut Trimedya, masih ada kelompok masyarakat yang mendukung pilihan Jokowi itu. Dukungan dari PDIP terhadap calon Kapolri yang merupakan tersangka KPK pun diyakini tidak akan meruntuhkan citra partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Saya kira tidak. Sampai hari ini, tidak seratus persen masyarakat menyalahkan Presiden dan DPR," ujar anggota Komisi III ini.

Komjen Budi telah mengikuti fit and proper test pada Rabu (14/1) dan Komisi III menyetujui Budi sebagai Kapolri dan hasilnya hari ini dibawa ke paripurna. Trimedya berpendapat pengalaman Budi adalah nilai plus terlepas dari statusnya sebagai tersangka.

"Kelebihannya dia punya pengalaman, pernah di Lantas, Serse, pendidikan, jadi kapolda," ujarnya.

Relawan Konser Salam 2 Jari yang digawangi Abdee Slank dkk membuat surat terbuka yang mendesak Jokowi menarik kembali pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mereka pun mengancam akan turun ke jalan. Hingga pukul 09.50 WIB pagi ini, sudah ada 24 ribu lebih netizen yang mendukung petisi menolak Komjen Budi jadi Kapolri di change.org.

http://news.detik.com/read/2015/01/1...p-mata?9922022

Kamis, 15/01/2015 10:13 WIB
Minta Komjen Budi Dilantik Besok, PDIP: Jokowi Harus Hormati Putusan DPR!
Indah Mutiara Kami - detikNews




Calon Kapolri Tersangka
Jakarta - PDIP tak sabar untuk melihat Komjen Budi Gunawan duduk di posisi Kapolri. Presiden Joko Widodo pun diminta untuk melantik tersangka KPK itu esok hari.

"Jokowi harus hormati putusan politik. Kalau paripurna setuju, Jokowi seyogyanya segera melantik (Komjen Budi). Saya usulkan besok," kata Ketua DPP PDIP Trimedya Pandjaitan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).

Kasus rekening gendut yang menjerat Komjen Budi terus berlanjut. Trimedya mengingatkan bahwa mantan Ajudan Megawati itu tidak boleh memanfaatkan institusi Polri untuk kasus hukumnya.

"Proses hukum jalan terus. Penegak hukum pernah status tersangka, jalan terus. Kalau Budi Gunawan dilantik, beliau tidak boleh gunakan institusi Polri untuk hadapi proses hukum ini," ucap anggota Komisi III ini.

Komisi III tidak menghentikan proses fit and proper test meskipun Budi sudah ditetapkan sebagai tersangka. KPK pun tidak dilibatkan. Komisi III baru berencana mengundang KPK dan Polri pekan depan.

"Saya tidak tahu kalau pimpinan (komunikasi dengan KPK). Sebagai anggota, saya tidak ada. Minggu depan kita undang KPK dan kepolisian," ucapnya.

Tidakkah rapat dengan KPK pekan depan justru sudah terlambat?

"Kita kan sudah susun jadwal. Kalau hari Jumat ditetapkan (sebagai tersangka), ceritanya mungkin beda. Ini tidak bisa distop lagi," jawab Trimedya.