REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tidak ada masalah dengan diajukannya nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), oleh Presiden Joko Widodo.

Politikus PKS, Nasil Jamil mengatakan penolakan diajukannya nama Budi Gunawan sebagai Kapolri, karena isu rekening gendut pejabat Polri, tidak bisa dijadikan alasan. Sebab, isu tidak terbukti sama sekali.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mempunyai hak prerogatif dalam mengajukan calon Kapolri, sehingga tidak berkewajiban untuk melibatkan lembaga seperti KPK dan PPATK dalam proses pemilihannya.

"Kalau orang punya rekening banyak dan bisa membuktikan sumbernya dari yang halal, tidak masalah," katanya pada Republika, Ahad (11/1).

Dalam pandangan anggota komisi III DPR RI ini, sosok Budi Gunawan bahkan memiliki kelebihan untuk mendukung visi misi Presiden Jokowi. Yaitu rekam jejak punya pengalaman hampir di semua fungsi institusi kepolisian. Artinya, calon yang diajukan Jokowi ini memiliki pengalaman yang memudahkannya untuk mereformasi tubuh Polri.

"Budi Gunawan dapat jadi sosok yang mampu melakukan reformasi Polri," imbuh dia.

Sebab menurutnya, selama ini Kapolri terpilih kebanyakan minim pengalaman di berbagai fungsi Polri. Hasilnya, dalam menjalankan tugas sebagai Kapolri masih memiliki perspektif fungsi tugasnya di Polri sebelumnya.

Misalnya, kalau sebagai Reserse yang akan muncul adalah perspektif penindakan hukum saja. Padahal pencegahan justru lebih baik dilakukan dibanding penindakan.


Reformasi Polri


Dukung BG jadi kapolri supaya publik menyadari bhw pertemuan sate khas senayan memang "ada apanya"