RMOL. Presiden Joko Widodo sudah tepat tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Menurut anggota DPD Gede Pasek Suardika, Polri dan KPK adalah sama-sama lembaga penegak hukum. Sehingga tidak etis jika salah satunya menyelidiki pimpinan satu sama lain.

"Kalau menurut saya kenapa Pak Jokowi tidak melibatkan KPK atau lainnya terkait pemilihan calon Kapolri sebab guna menjaga psikologis kedua lembaga penegak hukum itu. Hal sama telah dilakukan Pak Jokowi kala memilih dan menetapkan Jaksa Agung HM Prasetyo," jelas Pasek usai menjenguk mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Rutan KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta (Senin, 12/1).

Pasek mengatakan, pertimbangan Presiden tidak melibatkan penegak hukum saat hendak menetapkan pimpinan salah satu lembaga hukum merupakan langkah tepat. Dengan begitu, tidak ada lembaga hukum yang merasa superior maupun imperior.

"Antarlembaga hukum patutnya lebih mengupayakan bahu-membahu memberantas setiap pelanggaran hukum. Jadi, langkah Pak Jokowi merupakan keputusan yang matang, menjaga harmonisasi antar lembaga penegak hukum ini," bebernya.

Lebih jauh, politisi Partai Demokrat itu menilai bahwa Budi Gunawan memiliki prestasi dan manajerial yang baik sebagai salah satu perwira Polri.

"Saat saya pimpin Komisi III dulu sempat kunjungan kerja ke Bali di mana Pak Budi waktu itu menjadi Kapolda Bali. Di mana, dia membuat banyak gebrakan dan menjadikan Polda Bali sangat baik di mata masyarakat," imbuh Pasek. [zul]