JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku begitu bahagia sebab sumbatan-sumbatan dalam penanganan keamanan laut sudah terpecahkan, setelah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, dan pemangku kepentingan lainnya, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo, Jumat (9/1/2015).

“Dan saya betul-betul happy hari ini, sumbatan itu kita bicarakan, ilang. Kita tinggal nunggu praktiknya,” kata Susi. Masing-masing aparat yang bertanggungjawab dengan keamanan dan keselamatan di laut akan bersama-sama fokus dalam penanganan illegal unregulated and unreported fishing (IUU fishing), di bawah komando Bakamla.

Sejumlah stakeholders seperti TNI-AL, Polair, Bea Cukai, PSDKP dan (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan bersama-sama melakukan penanganan illegal fishing.

Susi yakin Bakamla yang dibentuk berdasarkan Perpres 178/2014 mengacu UU 32/2014 tentang Kelautan akan memperkuat satuan tugas (satgas) anti illegal fishing. Dia juga bilang TNI-AL dan Polair yang juga mendukung satgas tersebut bisa melakukan penangkapan fisik kapal ilegal.

“(Dengan koordinasi) Tentu pekerjaan ini akan menjadi mudah, dan akan menjadi lebih terlihat. Dan Insha Allah jika tidak ada halangan, kita akan melakukan operasi gabungan dalam waktu dekat ini,” ucap Susi.

Ditemui dalam kesempatan sama, Kepala Bakamla Desi Albert Mamahit, mengatakan, seluruh pemangku kepentingan dalam keamanan dan keselamatan di laut sepakat untuk melaksanakan kegiatan keamanan laut dengan lebih serius.

“Tadi sudah disampakan Menko (Indroyono) bahwa khusus di bidang penanganan IUU fishing, kita akan coba melakukan operasi bersama di bawah kendali Bakamla,” kata dia.

Saat ini Bakamla – sebelumnya Bakorkamla – memiliki tiga kapal berukuran 48 meter. Untuk operasi sehari-hari, Bakamla meminjam kapal dari para stakeholders seperti TNI-AL, Polair, Bea Cukai dan Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub. Mamahit menuturkan, pada Februari-Maret mendatang Bakamla akan memiliki tiga kapal baru lagi dengan ukuran sama.

Sementara itu, pada awal tahun depan, Bakamla akan menambah tiga kapal berukuran 80 meter. Saat ini, dua kapal tengah dibangun di Batam dan satu unit lainnya dibangun di Bangka.

Guna memperkuat pengamanan laut di bawah koordinasi Bakamla, TNI-AL akan menghibahkan 10 kapal. Sehingga, kata Mamahit, dalam dua pekan ke depan Bakamla akan mengoperasikan sekitar 30 kapal.

Adapun mengenai opersi gabungan yang disebut Susi, Mamahit menargetkan akan dimulai pada akhir Januari. “Operasi bersama akan dilakukan dalam waktu dua minggu lagi, atau akhir Januari. Selain Bakamla, akan ikut dalam operasi gabungan diantaranya Polair, TNI-AL, KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai), dan KKP,” ucap dia.

Operasi bersama akan dilakukan pada daerah-daerah rawan yang terpantau pada data Automatic Identification System (AIS) dan Vessel Monitoring System (VMS) dari KKP. Untuk sementara ini, operasi bersama akan difokuskan pada aktivitas illegal fishing. Namun ke depan, tidak tertutup kemungkinan operasi bersama juga dilakukan untuk pengamanan atau tujuan lain.

“Seperti illegal logging, penyelundupan obat-obatan, penyelundupan manusia, dan baju-baju bekas itu juga termasuk,” kata Mamahit.