Pasangan Joko Widodo -Jusuf Kalla menyadari betul bahwa politik berbiaya tinggi berbahaya dan bisa mengancam alam demokrasi di Indonesia. Pasangan dengan inisial Jokowi-JK ini pun bertekad merevisi Undang-undang tentang pemilihan umum.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sistem pemilu harus disederhanakan agar tak berbiaya tinggi.

Caranya menurut dia, partai harus didorong melakukan pengkaderan sejak awal. Kader yang dicalonkan menjadi pejabat publik harus diseleksi berdasar kemampuan, dan kualitasnya.

"Bukan atas dasar politik transaksional," kata Hasto saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/5/2014).

Praktik politik transaksional yang menelan biaya mahal menurut Hasto bisa berbahaya. "Karena akan melahirkan politik balas budi," kata dia.

Politik balas budi menurut juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK itu tentu saja mengancam praktik demokrasi.

Di dalam visi misi yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum, Jokowi-JK bertekad menciptakan sistem pemilu yang tak berbiaya tinggi.

"Kami akan menginiasi reformasi pengaturan pembiayaan kampanye," tulis Jokowi-JK dalam visi misi mereka seperti dikutip detikcom, Selasa (27/5/2014).


SUMBER