REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi memastikan menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri menggantikan Jenderal Sutarman. Budi Gunawan saat ini menjabat sebagai kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol). Mantan ajudan presiden RI ke-4 Megawati Soekarnoputri tersebut pernah disebut-sebut sebagai salah satu pemilik rekening gendut.

Atas penunjukan tersebut, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho mengkritik kebijakan Jokowi. "Pak @jokowi_do2 kenapa sih milih calon Kapolri ga libatkan @KPK_RI dan @PPATK," katanya melalui akun Twitter, @emerson_yuntho.

Emerson sepertinya kesal dengan mempertanyakan apakah Jokowi atau Megawati yang sebenarnya menjadi presiden RI. "Budi Gunawan itu Kapolri pilihan Megawati, bukan @jokowi_do2," katanya.

Tidak puas, Emerson kembali mengeluarkan kicauan yang mempertanyakan penunjukan Budi sebagai kepala Polri. "Pak @jokowi_do2 sebenarnya Presiden RI itu sampeyan atau Ibu Megawati #kapolri."

Karena masih belum diangkat, Emerson mengajak masyarakat untuk ikut menandatangani petisi agar Jokowi memilih kepala Polri yang tidak memiliki masalah. "Masih ada waktu Ayo desak @jokowi_do2 pilih calon Kapolri yg bersih Via Petisi @ChangeOrg_ID di http://change.org/CalonKapolri . Cc @JJRizal."

sumber

KontraS: Buat Saya Ini Suatu Skandal Politik Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar pergantian kepala kepolisian RI, mendapat perhatian khusus dari sejumlah pihak. Waktu singkat yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih calon kapolri, dinilai telah menimbulkan sebuah tanda tanya.

Bahkan, satu nama yang kuat disebut akan menduduki jabatan kapolri, diduga erat kaitannya dengan kepentingan politik.

"Buat saya ini suatu skandal politik Jokowi. Saya tidak percaya ada pergantian kapolri dalam waktu cepat, mendadak dan kemudian memotong semua rasionalitas," ujar Koordinator KontraS dan anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Hariz Azhar, saat ditemui seusai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Tipikor, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).

Menurut informasi yang diperoleh, DPR kini telah menerima satu nama yang diajukan sebagai calon kapolri. Nama tersebut yaitu, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Meski demikian, Hariz mengatakan, saat ini tidak ada keadaan darurat yang mengharuskan Jokowi memilih kapolri dalam waktu cepat.

Hariz mengatakan, secara resmi, kapolri yang masih menjabat seharusnya menyampikan secara langsung, masukan mengenai nama calon kapolri.

Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga seharusnya terlebih dahulu meminta KPK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk memberikan rekomendasi terhadap nama-nama calon kapolri.

Namun, kata Hariz, hal tersebut belum juga dilakukan. Sementara itu, terkait nama Budi Gunawan, Hariz menilai hal tersebut dapat menimbukan preseden buruk, baik bagi instansi Polri, maupun bagi Jokowi. [Baca: Calon Kapolri Mantan Ajudan Megawati]

Sebab, Budi diketahui pernah menjabat sebagai pengawal mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, dan dikenal dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Selain itu, sebut Hariz, nama Budi Gunawan juga termasuk dalam 25 pejabat tinggi Polri yang diduga memiliki jumlah keuangan yang cukup besar yang tersimpan dalam rekening pribadi.

"Kami meminta pertanggungjawaban Jokowi. Kalau Budi Gunawan benar-benar ditunjuk, ini benar-benar suatu preseden buruk," kata Hariz.

sumber

Kontras & ICW kompak ya