JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perhubungan menjatuhkan sanksi kepada lima maskapai penerbangan karena melanggar izin penerbangan. Sanksi diberikan dengan membekukan 61 penerbangan dari maskapai tersebut.

Dalam jumpa pers di Kementerian Perhubungan, Jumat (9/1/2015), Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan, maskapai itu meliputi Garuda Indonesia, Lion Air, Wings Air, Trans Nusa, dan Susi Air. "Garuda ada 4 (pelanggaran penerbangan), Lion Air ada 35, Wings Air ada 18, Trans Nusa ada 1, dan Susi Air ada 3," kata Jonan, Jumat sore.

Jonan tidak menyebutkan rute-rute penerbangan yang dibekukan tersebut. Ia mengatakan, maskapai-maskapai tersebut dapat mengajukan izin penerbangan dan akan segera diproses untuk membuka kembali sanksi pembekuan tersebut.

"Sanksi pelanggaran tidak boleh terbang dan kami meminta maskapai tersebut untuk mengajukan izin secepatnya," kata Jonan.

Selain kelima penerbangan, Kemenhub juga memberikan sanksi kepada AirAsia yang melanggar izin penerbangan, termasuk untuk rute Surabaya-Singapura.

Pemberian sanksi itu dilakukan setelah Kemenhub bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan investigasi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Investigasi itu juga melibatkan lima otoritas bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Kualanamu-Medan, Juanda-Surabaya, Ngurah Rai-Denpasar, dan Sultan Hasanuddin-Makassar. Salah satu tujuannya ialah mengungkap pejabat-pejabat otoritas bandara yang diduga terlibat dalam izin penerbangan.

Sebelumnya, sudah ada tujuh pejabat, baik dari kementerian maupun otoritas bandara, yang sudah dimutasi untuk kepentingan audit dan investigasi. Di antaranya ada dua pejabat kementerian yang dimutasi, yakni Kepala Bidang Keamanan dan Kelayakan Angkutan Udara merangkap Unit Kerja Pelaksana Slot-time (UPKD) di Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya dan Principal Operational Inspector (POI) Kemenhub di AirAsia. Dari Air Navigation Indonesia, terdapat tiga orang, yakni General Manager Perum Airnav Surabaya, Manager Air Traffic Service (ATS) Operation Surabaya, dan Senior Manager ATS Kantor Pusat Perum Airnav. Adapun dari Angkasa Pura I ialah Departement Head Operation PT AP I cabang Bandara Juanda dan Section Head Apron Movement Control AP I Bandara Juanda.

Investigasi tersebut merupakan upaya lanjutan untuk menyelidiki penerbangan tak berizin pesawat AirAsia QZ8051 yang pada akhirnya tidak pernah tiba di Bandara tujuan Changi, Singapura. Pesawat itu jatuh di Selat Karimata sekitar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, 28 Desember 2014.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang juga jadi pemilik maskapai penerbangan Susi Air mengaku tidak tahu jika maskapainya termasuk bermasalah.

Susi menyatakan, saat ini dirinya sudah tidak lagi mengelola Susi Air tersebut, sehingga tidak tahu jika maskapainya bermasalah.

"Belum tahu, saya saya bukan lagi di Susi Air," kata Susi, usai rapat koordinator, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Susi yang diajukan pertanyaan tetang masalah tersebut oleh awak media, menyarankan untuk mengkonfirmasi langsung ke pihak Susi Air. "Tanya sama Susi Air," tegas Susi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membekukan 61 penerbangan dari 5 maskapai penerbangan. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, pembekuan dilakukan lantaran memiliki izin bermasalah.

Jonan menerangkan, pembekuan tersebut merupakan tindak lanjut dari investigasi jatuhnya pesawat Air Asia berkode penerbangan QZ 8501. Pembekuan itu berdasarkan audit pada 5 wilayah otoritas bandara.

"Dari Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan pada wilayah 5 otoritas bandara. Wilayah I Cengkareng, wilayah II Medan, wilayah III Surabaya, wilayah IV Makasar, dan V Denpasar," jelas dia.

Adapun rinciannya, papar Jonan, Garuda Indonesia sebanyak 4 pelanggaran, Lion Air 35 pelanggaran, Wings Air 18 pelanggaran, Trans Nusa 1 pelanggaran, dan Susi Air 3 pelanggaran.