Terlalu dini dan ceroboh bila Pemerintah RI menuding perjalanan pesawat terbang AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura 28 Desember 2014 lalu sebagai perjalanan ilegal.

Pakar penerbangan dari Universitas Negeri Airlangga Surabaya (UNAIR), Adi Riyadi, memastikan perjalanan tersebut memiliki izin terbang dan tidak bodong.

Dalam keterangan persnya, Adi mengatakan bahwa sebuah perjalanan udara apalagi lintas negara dalam konteks hukum internasional pasti sudah diketahui dan disertai dengan izin terbang yang disepakati oleh dua negara.

"Kalau sampai Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, mengatakan itu perjalanan ilegal, saya justru khawatir kalau pihak Singapura bisa saja menuduh Indonesia memberikan izin bodong," terang Adi.

Menurutnya, akan sangat berdampak buruk bagi Indonesia apabila tudingan tersebut dilontarkan oleh Singapura. Negara-negara lain kemungkinan melakukan hal serupa. Hasilnya, penerbangan Indonesia dan agen-agen travel akan merugi.

Di sisi lain, Adi bilang, yang berhak memberikan izin penerbangan lintas negara adalah Kementerian Perhubungan. Sementara yang mengetahui dan mengubah jadwal slot time itu, adalah Indonesia Slot Coordinator yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.

"Nah, dari sini saya kembali katakan, sangat tidak mungkin kalau pemerintah tidak tahu ada penerbangan atau tidak ada izin. Pemerintah pasti tahu dan pasti ada izin. Udara ruang tertutup, apakah ada lintasan pesawat lain atau tidak, pasti ISC sudah tahu," jelas dia.

Karenanya, saran Adi, pemerintah tidak boleh terburu-buru memberikan pernyataan tentang perjalanan ilegal.

"Seharusnya pemerintah menunggu hasil investigasi lebih dulu," tegasnya.

source