Jakarta -Upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke sektor produktif mulai menampakkan wujudnya. Salah satu yang sedang bergulir adalah rencana pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini tertinggal.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Djoko Murjanto kala berbincang dengan detikFinance di ruangannya mengatakan, salah satu langkah nyata pembangunan kawasan perbatasan adalah peningkatan mutu jalan nasional yang‎ berhubungan langsung dengan negara-negara tetangga.‎

"Dalam Nawa Cita-nya Pak Jokowi itu kan ada salah satu poin yang menyebutkan pembangunan dilakukan dari kawasan pinggiran. Nah, pinggiran ini maksudnya perbatasan. ‎Misalnya di Kalimantan harus lebih baik dari Malaysia, di NTT harus lebih baik dari Timor Leste, dan Papua lebih baik dari Papua Nugini," kata dia, Rabu (7/1/2015).

Nantinya, sambung dia, peningkatan mutu bukan hanya dilakukan pada infrastruktur jalan melainkan juga pada pengembangan lingkungan hingga penyediaan perumahan.

Tidak tanggung-tangung, untuk menggarap itu semua tiga Direktorat Jenderal di Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono ini turun tangan.

"Jadi di kawasan perbatasan ini kan melibatkan 3 Dirjen. Ada masalah jalan di Bina Marga, ada pengembangan kawasan di Dirjen Cipta Karya dan perumahan di Dirjen Penyediaan Perumahan," jelasnya.

Sayang, ia tak merinci berapa total anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan tersebut. Hanya saja ia menyebut, khusus untuk peningkatan mutu jalan di perbatasan, Pemerintah bakal menggelontorkan dana Rp 2,5 triliun.

"Itu sudah termasuk yang perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT. Rp 2,5 sudah mencakup 3 itu di tahun 2015," papar dia.‎

Pembangunan kawasan perbatasan, kata dia, menjadi penting lantara‎ selama ini minimnya infrastruktur yang ada membuat penduduk Indonesia di perbatasan sering merasa rendah diri.

Pasalnya, bila melihat infrastruktur jalan saja, terlihat sangat jomplang. Misalnya, sebut dia, seperti di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia ya terlihat jelas ketimpangan infrastruktur jalannya. Dari arah Indonesia hanya tersedia satu ruas jalan yang terdiri dari 2 lajur, sementara dari arah Malaysia ada 4 lajur jalan beraspal.‎

"Kalau lebih bagus, image dari masyarakat kita sendiri. Tidak merasa negaranya miskin. Itu pertama. Kemudian juga untuk peningkatan ekonomi sendiri. Jadi nanti proses migrasi, perdagangan itu kita jadi seimbang," pungkas dia.

Berkat sejumlah langkah penghematan, Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi berhasil menggalang anggaran yang cukup besar dan dapat dimasukkan sebagai tambahan dana pembangunan di sektor infrastruktur.

Kementerian PUPR sendiri kebagian Rp 33 triliun tambahan anggaran di tahun 2015 yang dialokasikan untuk sejumlah proyek infrastruktur prioritas seperti bendungan, jalan dan kawasan serta perumahan.

/:D/