Repsol

Jakarta - Simpang siur izin penerbangan AirAsia pada hari Minggu (28/12) lalu masih jadi tanda tanya. Kemenhub menuding AirAsia terbang tanpa izin, namun maskapai yang kehilangan pesawat dengan nomor penerbangan QZ8501 merasa sudah sesuai prosedur. Siapa sebenarnya yang menerbitkan 'izin hantu' AirAsia QZ8501?

Kemenhub memutuskan membekukan penerbangan Indonesia AirAsia tujuan Surabaya-Singapura untuk sementara sampai proses investigasi tuntas. Kemenhub menilai AirAsia melanggar jadwal terbang yaitu hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Padahal, AirAsia diberi izin terbang pada Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Namun pemilik AirAsia sampai saat ini masih yakin penerbangan pesawat nahas tersebut sudah sesuai prosedur. Sama halnya sejumlah pengamat penerbangan yang menilai tak mungkin maskapai berani sembarangan terbang tanpa mengantongi izin. Perkara 'izin hantu' itu diperoleh dengan cara di luar mekanisme resmi, itu urusan lain yang harus jadi bahan evaluasi Kemenhub.

Hal ini juga yang dilihat Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Waketum Gerindra ini meminta Kementerian Perhubungan tidak hanya menyalahkan maskapai terkait izin ilegal penerbangan AirAsia. Fadli menduga ada permainan juga di internal kementerian pimpinan Ignasius Jonan itu.

"It takes two to tango. Pasti ada dua pihak, karena sudah common practice. Kemenhub tidak bisa hanya salahkan maskapai. Kalau bisa terbang tidak mungkin tidak ada keterlibatan Kemenhub. Ada yang bermain," tuding Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2015).

Pertanyaan besar saat ini adalah siapa yang bermain menerbitkan 'izin hantu' penerbangan AirAsia QZ8501. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri berjanji akan menindak tegas bila ada oknum internal yang bermain terkait izin ilegal penerbangan. Upaya audit secara keseluruhan siap dilakukan.

"Bahwa seandainya mencakup yang terlibat adalah internal di Kemenhub, maka akan mendapatkan sanksi," kata staf khusus Menhub, Hadi M Djuraid, saat jumpa pers di Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (5/1/2015).
sumber

==================

Ini Syarat Maskapai RI Bisa Dapat Izin Rute Domestik dan Internasional

Jakarta - Maskapai tidak bisa sembarangan melakukan penerbangan komersial berjadwal untuk sebuah rute. Meski memiliki armada hingga kemampuan pendanaan, maskapai Indonesia harus mengantongi izin rute.

Izin rute ini dikeluarkan oleh regulator yakni Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Ternyata sebelum memperoleh izin rute dari regulator, maskapai atau badan usaha penerbangan harus mengantongi persetujuan slot atau jatah ketersediaan waktu terbang untuk rute, seperti Surabaya-Singapura.

Persetujuan slot tersebut dikeluarkan oleh koordinator slot. "Setelah izin slot turun, baru ajukan izin rute ke pemerintah. Di sana baru terbit izin rute," kata Plt Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Djoko Murjatmodjo pada acara press conference di Kemenhub, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Slot ini harus menyesuaikan kemampuan bandara hingga kepadatan frekuensi penerbangan untuk rute yang diusulkan. Untuk di Indonesia, penanggungjawab pemberian jatah rute domestik ialah Indonesia Slot Coordinator (IDSC) sedangkan penanggung jawab pemberial slot rute internasional ialah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

Pemberian izin slot sendiri tentunya merujuk pada usulan maskapai. Untuk kasus Indonesia AirAsia, Garuda Indonesia mencocokan ketersediaan kuota penerbangan untuk rute seperti Surabaya-Singapura.

Garuda melihat kemampuan bandara hingga kepadatan lalu lintas di Indonesia dan Singapura. Jika usulan tidak masalah dengan kondisi kepadatan bandara dan lalu lintas pesawat untuk waktu yang diminta, selanjutnya Garuda memberikan jawaban kepada maskapai paling lambat 3 hari setelah usulan slot diajukan.

Apakah slot disetujui ataupun ada perubahan waktu? "Penerbangan internasional yang tanggungjawab Garuda. Meraka dapat slot Garuda," jelasnya

Sebelum disetujui regulator kedua negara, usulan slot tersebut sudah disesuaikan atau disingkronisasi oleh penanggungjawab slot. Jika usulan rute disetujui koordinator slot, maka maskapai membawa usulan ini ke regulator di Indonesia dan Singapura untuk memperoleh persetujuan rute. Izin rute berlaku selama 6 bulan.

"Ini mesti comply dengan kedua negara," jelasnya.

Djoko menjelaskan terkait perubahan waktu untuk rute yang sebelumnya telah disetujui regulator. Perubahan harus memperoleh restu regulator namun sebelumnya tetap berkoordinasi dan memperoleh persetujuan Garuda sebagai penanggungjawab slot penerbangan internasional atau INSC sebagai penanggungjawab penerbangan domestik.

Untuk kasus AirAsia, pihak koordinator slot telah memberikan persetujuan perubahan slot namun perubahan ini belum memperoleh restu regulator untuk perubahan rute. Rute ini sebagai syarat izin terbang.

"Mereka setelah kejadian baru mengajukan perubahan jadwal," sebutnya.
sumber

Segera aja di selesaikan siapa yg memberikan izin