TS
ichbinsyam
Badan Cyber Perlu Dibentuk
sumber
Niat pemerintah Joko Widodo (Jokowi) segera merealisasikan pembentukan Badan Cyber Nasional dinilai tepat. Sebab, badan itu perlu segera dibentuk setelah sempat terkatung-katung di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apalagi, ancama cyber crime maupun cyber war bukan lagi isu, tapi sudah menjadi ancaman nyata.
“Indonesia ini sebenarnya sudah ketinggalan jauh dengan negara-negara lain yang sudah punya cyber defensif command,” kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi di Jakarta, Kamis (1/1).
Menurut Muradi, ancaman dari dunia maya sudah kian nyata. Serangan tak lagi sebatas kejahatan biasa, tapi sudah peretasan yang acap kali melibatkan aktor negara. Hubungan panas-dingin Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, misalnya, banyak dipicu oleh aksi peretasan di dunia maya. Yang terbaru adalah ketegangan antara AS dan Korea Utara yang awalnya dipicu oleh aksi peretasan pada situs Sony Picture, perusahaan yang memproduksi film Interview yang dikecam keras oleh Korea Utara. Sekarang, ketegangan berlanjut, dan jaringan internet Korea
Utara kolaps. “Jadi ini sudah ancaman yang nyata,” kata Muradi.
Tangkal Ancaman Muradi mengatakan jika merujuk pada institusi yang hampir mirip yang dipunyai AS dan Tiongkok, Badan Cyber Indonesia ini dikomandani oleh perwira militer. Badan ini juga di bawah kendali institusi militer karena fungsinya menangkal ancaman terhadap kedaulatan negara. “Di Amerika, kepalanya itu jenderal bintang dua. Di Tiongkok juga di bawah komando institusi militer. Mereka sifatnya defensif, jadi sangat aktif sekali,” katanya. Ia pun menyarankan untuk masa transisi ini, badan cyber sebaiknya di bawah TNI. Jika memang harus berada di bawah Kementerian Pertahanan, mungkin sifatnya sementara, sebelum terbentuknya Dewan Keamanan Nasional (DKN). Tapi, ia berharap badan ini bersifat defensif. Artinya, tak sekadar koordinatif, namun badan dengan kewenangan yang jelas dan aktif. “Cyber defensif command, saya kira harus jadi badan yang aktif,” kata dia.
Mengenai siapa kepala badan ini, Muradi menyarankan baiknya memang diisi oleh perwira militer. Namun, untuk personelnya diisi oleh profesional IT yang mumpuni, baik dari kalangan sipil maupun militer. Para hacker andal bisa direkrut memperkuat badan ini. Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, sepakat dengan Muradi. Menurut Beni, badan ini memang mendesak untuk dibentuk. Kenapa mendesak segera dibentuk karena ke depan Indonesia akan menghadapi hybrid war. “Artinya, hybrid war adalah perang kombinasi cyber atau nonkonvensinal dengan menggunakan Information Communication Technolgy (ICT) dan juga penggunaan metode teknologi berbasis internet. Di lain pihak, penggunaan cara konvensional dilakukan juga,” kata Beni.
Pelakunya, kata Beni, bisa aktor negara atau non-state actors. Mengenai siapa yang layak jadi kepala badan cyber, menurutnya, bisa dari kalangan sipil atau militer. Yang penting, kepala badan cyber ini memang paham dan menguasai seluk beluk cyber crime dan cyber war. “Tapi, pendapat saya sebaiknya orang sipil. Menurut saya, lebih cocok untuk posisi seperti ini, terutma yang punya wawasan luas, menguasi IT, dan menguasai masalah cyber crime dan cyber war,” katanya. n ags/P-3
===
BCN dan DKN?
Niat pemerintah Joko Widodo (Jokowi) segera merealisasikan pembentukan Badan Cyber Nasional dinilai tepat. Sebab, badan itu perlu segera dibentuk setelah sempat terkatung-katung di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apalagi, ancama cyber crime maupun cyber war bukan lagi isu, tapi sudah menjadi ancaman nyata.
“Indonesia ini sebenarnya sudah ketinggalan jauh dengan negara-negara lain yang sudah punya cyber defensif command,” kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi di Jakarta, Kamis (1/1).
Menurut Muradi, ancaman dari dunia maya sudah kian nyata. Serangan tak lagi sebatas kejahatan biasa, tapi sudah peretasan yang acap kali melibatkan aktor negara. Hubungan panas-dingin Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, misalnya, banyak dipicu oleh aksi peretasan di dunia maya. Yang terbaru adalah ketegangan antara AS dan Korea Utara yang awalnya dipicu oleh aksi peretasan pada situs Sony Picture, perusahaan yang memproduksi film Interview yang dikecam keras oleh Korea Utara. Sekarang, ketegangan berlanjut, dan jaringan internet Korea
Utara kolaps. “Jadi ini sudah ancaman yang nyata,” kata Muradi.
Tangkal Ancaman Muradi mengatakan jika merujuk pada institusi yang hampir mirip yang dipunyai AS dan Tiongkok, Badan Cyber Indonesia ini dikomandani oleh perwira militer. Badan ini juga di bawah kendali institusi militer karena fungsinya menangkal ancaman terhadap kedaulatan negara. “Di Amerika, kepalanya itu jenderal bintang dua. Di Tiongkok juga di bawah komando institusi militer. Mereka sifatnya defensif, jadi sangat aktif sekali,” katanya. Ia pun menyarankan untuk masa transisi ini, badan cyber sebaiknya di bawah TNI. Jika memang harus berada di bawah Kementerian Pertahanan, mungkin sifatnya sementara, sebelum terbentuknya Dewan Keamanan Nasional (DKN). Tapi, ia berharap badan ini bersifat defensif. Artinya, tak sekadar koordinatif, namun badan dengan kewenangan yang jelas dan aktif. “Cyber defensif command, saya kira harus jadi badan yang aktif,” kata dia.
Mengenai siapa kepala badan ini, Muradi menyarankan baiknya memang diisi oleh perwira militer. Namun, untuk personelnya diisi oleh profesional IT yang mumpuni, baik dari kalangan sipil maupun militer. Para hacker andal bisa direkrut memperkuat badan ini. Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, sepakat dengan Muradi. Menurut Beni, badan ini memang mendesak untuk dibentuk. Kenapa mendesak segera dibentuk karena ke depan Indonesia akan menghadapi hybrid war. “Artinya, hybrid war adalah perang kombinasi cyber atau nonkonvensinal dengan menggunakan Information Communication Technolgy (ICT) dan juga penggunaan metode teknologi berbasis internet. Di lain pihak, penggunaan cara konvensional dilakukan juga,” kata Beni.
Pelakunya, kata Beni, bisa aktor negara atau non-state actors. Mengenai siapa yang layak jadi kepala badan cyber, menurutnya, bisa dari kalangan sipil atau militer. Yang penting, kepala badan cyber ini memang paham dan menguasai seluk beluk cyber crime dan cyber war. “Tapi, pendapat saya sebaiknya orang sipil. Menurut saya, lebih cocok untuk posisi seperti ini, terutma yang punya wawasan luas, menguasi IT, dan menguasai masalah cyber crime dan cyber war,” katanya. n ags/P-3
===
BCN dan DKN?
0
4.4K
17
Thread Digembok
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Militer
20KThread•6.9KAnggota
Terlama
Thread Digembok