RBN, Jakarta – Sejumlah pihak menuding pemerintahan Jokowi-JK sebagai agen Neoliberalisme di Indonesia. Melepaskan harga BBM ke mekanisme pasar merupakan salah satu ciri pemerintahan Neroliberal.

Menurut Andi Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), pencabutan subsidi premium adalah bentuk pelepasan harga suatu komoditas kebutuhan rakyat ke pasar.

“Pemerintahan Jokowi-JK bisa dibilang telah melanggar Pasal 33 UUD 1945 yang intinya menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Lamen Hendra Saputera, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi kepada rajabasanews.com, Kamis (1/1/2015) di Bandar Lampung. Menurutnya, perlahan tapi pasti mulai terlihat watak rezim Jokowi-JK yang sesungguhnya.

“Pengekangan teradap kebebasan demokrasi. Rezim ini mrelakukan tindakan represif kepada demonstran. Dalam hal ekonomi juga mulai terlihat bahwa rezim ini merupakan penganut Neoliberalisme,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Golongan Karya (Golkar) Satya Yudha juga mempunyai pandangan yang sama soal kebijakan mencabut subsidi BBM merupakan pelepasan harga suatu komoditas kebutuhan rakyat ke mekanisme pasar.

“Pada Pasal 33 UUD 1945. Tidak memperbolehkan suatu harga komoditas dilepas ke mekanisme pasar. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. ujarnya, Rabu (31/12/2014) siang.

Neoliberalisme di Indonesia adalah kelanjutan dari Liberalisme jaman penjajahan yang ditentang oleh Soekarno dan Hatta. Liberalisme adalah sukma Kapitalisme; dan Neoliberalisme adalah sukma Neokapitalisme (kapitalisme baru). Sebenarnya kita tak perlu repot-repot tentang definisi Neoliberalisme, karena Neoliberalisme adalah mekanisme penjajahan ekonomi baru.

Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas. Dimana modal asing bebas mengakses Sumberdaya alam di Indonesia. Tentu kita tidak anti asing. Investasi asing tetap kita terima, tapi tidak untuk mendominasi (tidak overheersen, menjajah, menyingkirkan, atau bersifat predatorik)

Neoliberalisme sangat mengutamakan kepentingan pemodal (kapitalis). Posisi rakyat dan kepentingan nasional dalam paham Neoliberalisme diletakkan pada posisi pinggiran. Sebaliknya, kepentingan ekonomi, pertumbuhan, kepentingan pemodal justru diangkat pada posisi yang “sentral-substansial”. (dari berbagai sumber/dsm)

http://www.rajabasanews.com/20150101...-antek-neolib/