Ternyata banyak yang tidak tahu jika korps seragam cokelat memiliki utang kepada pemerintah sebesar Rp 36,9 triliun. Rinciannya, utang luar negeri untuk proyek Kredit Ekspor (KE) sebesar US$ 2,9 miliar (Rp 35 triliun), soft Loan dari Korea Selatan bernominal US@ 82,25 juta (Rp 984 miliar), dan proyek pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1 triliun.

"Utang KE misalnya, untuk 130 proyek selama 11 tahun dari 2001 hingga 2013. Sedangkan, utang soft Loan untuk tiga proyek selama tiga tahun, serta utang dalam negeri untuk 35 proyek selama lima tahun dari 2010 hingga 2014," terang Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S. Pane, lewat rilisnya kepada Infonitas.com, Minggu (23/11).

Neta menilai, jika proyek pengadaan Polri yang melahirkan utang yang cukup besar itu diluar proyek pengadaan yang dibiayai APBN dengan rata-rata anggaran mencapai Rp 3 triliun per tahun. Besarnya utang yang dibebankan Polri dari proyek KE ini sudah saatnya dievaluasi pemerintah agar dapat ditinjau ulang.

Selain itu, lanjut Neta, Pemerintahan Presiden Jokowi juga perlu melakukan evaluasi dan audit yang menyeluruh terhadap proyek-proyek pengadaan di Polri yang dibiayai utang. Baik yang KE, soft Loan maupun pinjaman dalam negeri.

"Sehingga bisa diketahui secara persis, apakah proyek itu bermanfaat, mangkrak atau tidak tepat guna," ungkapnya.

Lebih jauh, Neta mengemukakan jika tidak ada evaluasi atau audit yang menyeluruh terkait proyek tersebut. Secara tidak langsung, proyek tersebut hanya membebani pemerintah dengan utang-utang baru. Aapalagi Polri sudah merancang utang baru sebesar 1,8 miliar dolar AS (Rp 22,5 triliun) untuk proyek KE 2015-2019.

"Sudah saatnya pemerintahan Jokowi melakukan Revolusi Mental dalam proyek pengadaan di Polri sehingga tepat guna dan bermanfaat bagi jajaran bawah Polri maupun masyarakat," tukasnya.

-------------------
source here
-------------------
WOW AMAZING...INI HARUS DIREVOLUSI SEMENTAL-MENTALNYA