Quote:
Gerindra DKI: KJS dan KJP bermasalah, tak tepat sasaran
Merdeka.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menuding masih banyak ketimpangan dalam pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Sebab masih ada penerima KJP menggunakan mobil dan pemilik KJS ditolak rumah sakit.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni mengatakan, dirinya telah melakukan penelusuran di rumah sakit yang menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta.
Hasilnya, masih banyak penolakan pemilik KJS, permasalahnnya karena Pemprov DKI Jakarta terlambat dalam melakukan pembayaran.
"
Banyak yang ditolak rumah sakit dengan alasan kamar penuh. Ternyata setelah diselidiki ada keterlambatan pembayaran dari Pemprov DKI Jakarta ke beberapa rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai mitra. Istilahnya itu saldo yang disimpan di rumah sakit sudah menipis, jadi tidak mencukupi," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/12).
Dia menambahkan, permasalahan berbeda terjadi dengan pemberian KJP.
Sebab banyak siswa dari keluarga mampu yang mendapatkan bantuan pendidikan ini. Bahkan, ada siswa penerima KJP sehari-harinya diantar orangtuanya dengan menggunakan kendaraan pribadi.
"
Masih banyak orang mampu yang menikmati KJP. Mereka yang punya kendaraan atau pun anaknya diantar pakai sopir, yang betul-betul berhak malah tidak dapat," jelas Ghoni.
Ghoni menyarankan Pemprov DKI Jakarta melibatkan RT dan RW dalam pendataan penerimaan KJP. Harapannya dapat memberikan rekomendasi bagi kelurahan agar mengeluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM).
"Kami berkesimpulan pendistribusian KJP harus melibatkan ketua RT RW yang tahu keadaan warganya," tutupnya.
merdeka
Gimana manaemen kontrolnya, mau suruh RS terima pasien KJS koq ga mau bayar tuh RS? Gimana operasionalnya? Mau marah2 lagi RS jgn cari untung banyak2?
Emangnya dikira karyawan RS semua pada ga usah digaji? Pada sukarela kerjanya?
KJP juga koq orang kaya bisa dapet? Gimana kontrolnya coba? Yg miskin malah ga dapet, malah kader PDIP yg bisa dapet KIP kemaren!
Harusnya kegagalan KJS dan KJP dapat menjadi potret untuk tidak memaksakan KIP dan KIS