Jakarta - Sebanyak 16 kementerian dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla akan diisi kalangan partai politik. Menurut peneliti bidang politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, besarnya porsi kementerian untuk partai politik dinilai karena kuatnya pengaruh tekanan politik, terutama dari Megawati dan JK.

"Sangat jelas ada aktor-aktor politik yang bermain di balik ini tidak bisa dilepaskan oleh Jokowi. Saya kira yang paling banyak saham itu kan PDIP. PDIP yang paling berkepentingan untuk tempatkan kadernya. PDIP di sini Megawati sebagai ketum. Kedua, saya kira faktor aktor JK," ujar Arya saat berbincang.

Arya mengatakan tidak ada yang istimewa dari komposisi kabinet yang diumumkan Jokowi pada Senin (15/9) lalu. Arya justru awalnya memprediksi Jokowi sesuai janjinya saat kampanye akan memberi porsi lebih besar kepada profesional lebih dari 20 kementerian.

"Saya tidak terlalu terkejut dengan komposisi 18 kursi profesional. Karena espektasi publik besar terhadap Jokowi, harusnya dibuktikan dengan porsi besar bagi profesional. Itu menunjukkan bahwa kepntingan politik di balik penetapan kuota itu sangat tinggi," kata Arya.

Menurut Arya, setidaknya ada tiga aktor yang sangat menentukan dalam penentuan komposisi kabinet Jokowi-JK. Pertama aktor parpol koalisi, yaitu PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PKPI. Kedua, aktor Megawati dan JK.

"Selanjutnya, aktor bisnis. Kalau tidak salah di KIB jilid 2 itu komposisinya 17-17. Sekarang hanya nambah satu, kurang satu. Jadi tidak istimewa. Profesional parpol itu istilah mengelabui saja," cetusnya.