Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun mengaku tidak mencium adanya kepentingan politik oleh pemerintah ikhwal wacana untuk membayar sisa ganti rugi lumpur Lapindo senilai Rp 781 miliar, terhadap Aburizal Bakrie (Ical) maupun Golkar.

Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun mengaku tidak mencium adanya kepentingan politik oleh pemerintah ikhwal wacana untuk membayar sisa ganti rugi lumpur Lapindo senilai Rp 781 miliar, terhadap Aburizal Bakrie (Ical) maupun Golkar.

Hal itu menyusul adanya dugaan pembayaran tersebut untuk 'mengunci' manuver partai beringin terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

"Tidak ada (sarat politik)," kata Misbakhun kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/12).

Menurut dia, langkah yang diambil pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ganti rugi para korban dinilai tepat.

Lalu ketika ditanya soal bagaimana nantinya pengawasan DPR RI terhadap kucuran dana talangan itu? Anggota Komisi XI DPR RI ini belum dapat memastikan mekanismenya secara detail dalampengawasan dewan.

"Nanti kita akan melihat. Dari sisi pengawasaan Rp781 miliar itu memang benar-benar diberikan kepada masyarakat yang terkena itu. Dan soal data pemerintah jelas karena ada BPLS. Dan ini menurut saya sebagai jalan keluar yang terbaik," tandasnya.

source