TEMPO.CO, Jakarta - Ternate,- Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menganggap rekening gendut milik kepala daerah merupakan urusan pribadi yang tak perlu dipersoalkan.

Menurut Gani, setiap kepala daerah berhak memiliki rekening. Tidak ada larangan secara hukum jika kepala daerah memiliki rekening dengan jumlah besar. (KPK Telusuri Asal Uang di Rekening Gendut Foke)

"Itu urusan pribadi masing masing kepala daerah. Saya tidak bisa melarang. Jika ada rekening dalam jumlah besar mungkin mereka punya usaha,"kata Gani, Sabtu 20 Desember 2014.

Gani mengatakan, pemerintah provinsi Maluku Utara secara institusi tidak bisa menindak secara hukum kepala daerah seperti bupati dan wali Kota yang memiliki rekening gendut. Kedudukan gubernur hanya bersifat kordinatif ditingkat provinsi. (Tjahjo ke KPK, Bongkar Rekening Gendut Pejabat?)

"Jadi soal rekening mencurigakan bagi saya itu bukanlah masalah, saya saja tidak tahu apakah di rekening saya ada transaksi mencurigakan," kata Gani.

Sebelumnya PPATK dalam laporannya mencatat ada kepala daerah yang memiliki rekening mencurigakan. (3 Modus Kepala Daerah Agar Punya Rekening Gendut)

PPATK bahkan telah menyerahkan daftar kepala daerah yang memiliki transaksi mencurigakan ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sumber

---

Memang benar, perlu adanya 'pemiskinan' para pejabat di negeri ini di semua elemen

Mereka sudah nyaman dan terlelap oleh kesejahteraan dan kemapanan finansial berlebih

Seperti tunjangan ini itu serta gaji yang sangat besar

Sementara masih banyak rakyat miskin dan susah yang tidak mereka prioritaskan