Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan sejumlah perusahaan plat merah (BUMN) untuk tidak perlu menyetor dividen kepada negara, menuai kritik keras dari politisi senayan.

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan sejumlah perusahaan plat merah (BUMN) untuk tidak perlu menyetor dividen kepada negara, menuai kritik keras dari politisi senayan.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai jika perizinan itu sangat berbahaya bagi pendapatan anggaran negara. Seharusnya, justru pemerintah meningkatkan setoran BUMN kepada negara.

"Itu bahaya sekali, kalau benar seperti itu. BUMN itu menyetorkan dan kontribusi terhadap APBN itu harus ditingkatkan," kata Fadli kepada wartawan, di Nusantara III DPR RI, Jakarta, Kamis (18/12).

Menurut dia, saat ini dividen yang disetoran oleh BUMN kepada negara hanya sebesar sekitar tiga persen saja. Setoran itu, sambung dia, inefesiensi dimana seharusnyaa kontribusi perushaan plat merah itu tinggi dalam menyokong kekuatan APBN.

"Karena sering kali kita tau BUMN ini sering menjadi bancaan. Seharusnya itu KPK berada di situ, kenapa BUMN ini seharusnya sangat bisa untung tetapi selalu rugi. Ini yang saya kira harusnya di cek, misalkan sekelas penerbangan garuda dan bahkan merpati bis bangkrut itu kenpa? Itu karena saya kira ada masalah di dalamnya," pungkas dia.

Sebelumnya sempat diberitakan, Presiden Joko Widodo mengaku setuju dengan rencana Menteri BUMN Rini Soemarno yang ingin mengizinkan sejumlah perusahaan plat merah untuk tidak perlu menyetor dividen kepada negara.

"Mengenai dividen, begini, sudah bertahun-tahun BUMN kita ini dibebani oleh dividen, sehingga mereka tidak bisa berkembang. Kalau dividennya tidak diambil mereka bisa mengembangkan bisa ekspansi kemana-mana," kata Jokowi di HOTEL Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).

Menurutnya, hal itu merupakan upaya yang baik sehingga APBN tidak lagi bergantung pada pembayaran dividen BUMN-BUMN.

"APBN kita sekarang ini jangan hanya tergantung pada pembayaran dividen BUMN tapi dari penerimaan pajak dan dari penerimaan bukan pajak. Konsentrasi kita kan kesitu," ungkapnya.

source