TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo menilai perselisihan di tubuh Partai Golkar semakin kontraproduktif dan jauh dari substansi. Hal itu menjadi sangat buruk bagi masa depan partai.

Menurut Bambang, yang terbaik dilakukan kedua belah pihak saat ini adalah mempersiapkan diri dengan bukti-bukti hukum yang otentik untuk dibuka di pengadilan.

Bukti-bukti itu antara lain keabsahan surat mandat dan dukungan dari seluruh DPD tingkat I dan II seluruh Indonesia, daftar hadir atau absensi, notulensi, rekaman, proses tahapan penyelengaraan Munas sebagaimana diatur dalam AD/ART, seperti laporan rapat pleno, Rapat Konsultasi Nasional hingga Rapimnas atau Rapat Pimpinan Nasional yang dihadiri seluruh ketua dan sekretaris DPD se-Indonesia.

"Saat ini bukan waktunya lagi saling gertak dan saling ancam. Karena itu bukanlah budaya dan karakter partai Golkar," kata Bambang melalui pesan singkat, Jumat (19/12/2014).

Sejak dulu, kata Bambang, Golkar selalu menggunakan cara-cara yang bermartabat, elegan dan selalu berdasarkan aturan dan hukum. Ia pun meminta kedua kubu tidak perlu saling menuding, pihak mana yg memulai dan pihak mana yang secara tidak sadar dijadikan kuda troya pihak ketiga untuk menghancurkan partai Golkar dari dalam. Justru, kata Bambang, seharusnya semua pihak mulai sama-sama mewaspadai adanya penumpang gelap yang hendak mengail di air keruh atau mengambil keuntungan dari kekisruhan ini.

"Soal siapa yang salah atau benar. Soal munas mana yang sah dan diakui atau tidak, biarlah pengadilan nanti yang menilai dan memutuskan. Sehingga hal penting yang dibutuhkan kedua belah kubu saat ini, kalau dalam istilah perang adalah gencatan senjata, bukan angkat senjata," kata Anggota Komisi III DPR itu.

sumur http://www.tribunnews.com/nasional/2...ang-ditawarkan

coment boss