Merdeka.com - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) panas mendengar berbagai tudingan yang menyebut merosotnya nilai tukar rupiah akibat salah kebijakan yang dilakukan selama kepemimpinannya. Meski begitu, SBY menyatakan akan memikul sendirian beban tersebut.

"Memang yang paling mudah adalah mencari 'kambing hitam', atau harus ada pihak yang disalahkan, terutama terkait jatuhnya rupiah kita. Selain alasan-alasan lainnya, seorang pejabat pemerintah juga menuding bahwa semua ini akibat kebijakan pemerintahan SBY yang salah," keluh SBY lewat akun Twitter @SBYudhoyono, Rabu (18/12).

Meski dituding bertanggungjawab, SBY meminta kepada seluruh mantan anak buah yang bekerja di bawah kepemimpinannya selama 10 tahun tidak bereaksi. Dia pun enggan menyalahkan pemerintahan Jokowi yang masih seumur jagung.

"Menyalahkah orang lain tak akan menyelesaikan persoalan. Itulah pelajaran yang saya petik selama dulu memimpin negeri ini," lanjut SBY.

SBY menjelaskan, ketika itu dia bersama menteri, gubernur, ekonom, dan pebisnis bekerja keras menyelamatkan ekonomi tanah air dari gejolak minyak dunia pada 2005-2008 serta krisis global 2008-2009. Dia pun memutuskan mengeluarkan kebijakan penyelamatan, tanpa menyalahkan pendahulunya.

"Atas keputusan, kebijakan dan tindakan yang kita lakukan -tanpa menyalahkan orang lain-, alhamdulillah kita bisa selamatkan ekonomi kita. Jika ada yang salah dengan kebijakan pemerintahan SBY, semua itu tanggung jawab saya. Saya tak akan pernah menyalahkan yang lain," lanjut SBY.

"Prinsip kepemimpinan yang saya anut, pantang menyalahkan baik pendahulu maupun pengganti saya. Tabiat menyalahkan tak baik dan tak arif. Saya juga tak suka menyalahkan pendahulu. Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur dan Ibu Megawati, semua ingin berbuat yang terbaik," tutupnya.

Sebelumnya, santer diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil melemahnya nilai tukar rupiah akibat pemerintah di masa lalu. Kondisi itu yang menyebabkan nilai rupiah tertekan di angka Rp 12.500 per USD 1.

"Ini sebenarnya residual dari kebijakan-kebijakan yang tidak dilakukan, atau akibat kebijakan masa lalu (Pemerintahan sebelumnya)," ungkap Sofyan di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (15/12).