Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono membuka pintu rekonsiliasi dengan kubu Aburizal Bakrie. Opsi itu akan mereka tempuh jika kubu Aburizal Bakrie menyepakati lima persyaratan.

"Kami terbuka untuk islah, tapi itu urusan nomor dua. Yang terpenting adalah penyelesaian terkait visi dan ideologi partai," kata Ketua Umum Partai Golkar versi Ancol, Agung Laksono, Rabu 17 Desember 2014.

Upaya islah tengah dijajaki kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie pasca keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua kubu sama-sama menunjuk juru runding guna membicarakan konsep penyelesaian sengketa kepengurusan di antara mereka.

Agung menjelaskan, pintu rekonsiliasi bisa ditempuh dengan lima syarat. Pertama, partai Golkar harus menegaskan dirinya sebagai partai pendukung pemerintah. Kedua, Golkar harus keluar format Koalisi Merah Putih. Syarat ketiga, Partai Golkar harus menegaskan sikap mendukung pengesahan Peraturan Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Perpu Pilkada) dan mempertahankan sistem pemilihan presiden secara langsung. "Tak boleh ada keinginan mereduksi keinginan rakyat," ujar Agung.

Terakhir, kata Agung, Partai Golkar harus mempertahankan format pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka. "Dalam hal pemilihan umum, kami memandang sistem proporsional terbuka masih lebih tepat. Kita perlu kembali ke aturan main," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Yorrys Raweyai menambahkan, kelima syarat itu merupakan produk Munas Ancol yang secara tegas bersebrangan dengan rekomendasi Munas Bali. "Jadi tidak mungkin ada rekonsiliasi kalau prinsip ini tidak bisa disepakati," ujarnya.

SUMBER