Bendahara Umum (Bendum) versi Munas IX Bali, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyayangkan keputusan anak buah Presiden Jokowi itu.

Jakarta, Aktual.co — Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar menuai reaksi dari kader partai pohon beringin itu.

Bendahara Umum (Bendum) versi Munas IX Bali, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyayangkan keputusan anak buah Presiden Jokowi itu.

"Kita sudah menduga Menkumham akan mengambil posisi itu. Dan kami sangat menyesalkannya," kata Bamsoet ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Senin (16/12).

Sekretaris Fraksi Golkar di DPR itu, juga mengaku bila dirinya sempat berharap Kemenkumham jernih dalam memahami duduk persoalan yang sebenarnya.

Seharusnya, sambung dia, kejernihan dan mengambil posisi independen, Kementerian Hukum dan HAM seharusnya tidak merespons, apalagi menerima serta mempertimbangkan, semua dan apa pun bentuk dokumen yang diserahkan oleh sekelompok orang yang mengklaim posisinya sebagai pengurus Partai Golkar hasil Munas Ancol, karena bertentangan dengan AD/ART partai.

"Dan hari ini kita menyaksikan Menkumham dengan kata lain dengan sadar menunda untuk pengambilan keputusan, dan itu bertentangan dengan waktu yang diberikan UU No.2/2011, yakni 7 hari dengan seolah-olah bertindak bijaksana mengembalikan kepada internal partai golkar agar mencari jalan mufakat," ucap dia.

"Kami menilai Menkumham bermain api, artinya pemerintah melibatkan wewenang dan pengaruhnya dalam kisruh partai politik. Padahal, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menjaga jarak dengan Parpol yang sedang diselimuti masalah internal," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM akhirnya memutuskan sikap terkait dualisme yang terjadi di Partai Golkar. Kesimpulan yang diumumkan oleh Menteri Yasonna Laoly bahwa penyelesaian dikembalikan kepada kedua Kubu yang berselisih itu.

"Mengembalikan persoalan kepada Partai Golkar, karena kami percaya baik kubu Munas Bali dan kubu Munas Ancol adalah dua bersaudara," kata Menteri Yasonna dalam keterangan persnya di Gedung Kemenkumham Jakarta, Selasa (16/8).

source