Kemacetan di Jakarta nihil diurai lantaran upaya pemerintah provinsi DKI membangun transportasi publik dihambat kebijakan pemerintah pusat yang membanjiri jalanan dengan mobil mura ramah lingkungan (low cost green car).

Atas dasar itu, pakar komunikasi politik, Tjipta Lesmana menilai, persoalan kemacetan Jakarta bisa diselesaikan jika Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bisa terpilih menjadi Presiden.

Sebagaimana diketahui, pria yang akrab disapa Jokowi itu, kini tengah berpasangan dengan Jusuf Kalla bertarung dalam kontestasi politik, Piplpres 2014.

"Bagaimana mau mengatasi kemacetan. Selama ini tangan pemda (Jakarta) dikungkung oleh pemerintah pusat. Makanya Jokowi harus jadi Presiden," kata Tjipta dalam bincang-bincang Kompasiana Nangkring di Jakarta, Sabtu (24/5/2014).

Tjipta menyayangkan, kebijakan LCGC yang membuat Jakarta lebih sesak. Dia bilang, pemerintah pusat juga harus tanggungjawab atas kemacetan Jakarta.

Alasannya, sebagai ibukota negara, seluruh pusat kegiatan administrasi ada di Jakarta, dan sangat terganggu dengan adanya kemacetan.

"Saya tidak setuju sama Pak SBY kalau kemacetan itu urusan Gubernur. Kemacetan itu juga urusan SBY, semua kantor pusat pemerintahan ada di ibukota," sambungnya.

Dia pun menengarai, kebijakan LCGC yang dikeluarkan pemerintah memang sengaja diambil untuk mengganjal Jokowi menjadi Presiden.

"Supaya Jakarta makin macet, supaya orang marah-marah sama Jokowi. Kenapa tambah macet malah ditinggal," imbuhnya.


SUMBER