Tabrak Mati Tanpa Salah, Apa Sanksinya?

Beranda

...

The Lounge
Tabrak Mati Tanpa Salah, Apa Sanksinya?

applenita

04-12-2014 17:23

Tabrak Mati Tanpa Salah, Apa Sanksinya?

Permisi agan dan aganwati semua, ane mau share dikit tentang kecelakan lalu lintas gan. semoga bermanfaat dan dapat pelajaran berharga buat agan sekalian.
mudah-mudahan thread pertama ane gak repost yah dan jadi HT emoticon-Malu (S)

Quote:

Beberapa waktu yang lalu, Media Masa banyak menyoroti kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, diantaranya, kasus anak Menko Hatta Radjasa, Kasus Afryani, Kasus Andhika dan bahkan hampir setiap hari ada saja kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengguna jalan raya, baik yang mengakibatkan luka parah, luka ringan maupun yang meninggal dunia. Yang terlibat dalam kecelakaan itupun telah dijatuhi hukum bila ternyata terbukti di pengadilan melanggar ketentuan hukum yang ada dan berlaku.
Yang menjadi pertanyaan (mudah-mudahan tidak terjadi pada diri saya), apabila saya mengendarai mobil dengan benar dan sesuai dengan aturan, tiba-tiba ada sepeda motor yang memotong kendaraan saya dan jatuh tepat di depan kendaraan yang saya kendarai dan tertabrak (meskipun saya sudah berusaha menghentikan kendaraan saya tersebut) dan pengendara motor tersebut meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah saya tetap dipersalahkan dan apakah saya juga diwajibkan untuk memberikan santunan kepada keluarga korban?
Terima Kasih,
Taufik – Jakarta.

Sdr. Taufik yang terkasih,
Peraturan dan UU Lalu Lintas terbaru menerapkan sanksi pidana dan denda yang lebih berat buat pelanggaran lalu lintas. UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah diberlakukan untuk menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1992, dengan sangsi yang lebih berat bagi para pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat/lebih yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan.
Akan tetapi jika kasusnya terkait dengan hilangnya nyawa orang lain atau menyebabkan orang lain luka, maka hal itu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan pasal 359 dan 360 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 359
Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
Pasal 360
(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Bila kita membaca dengan cermat ketentuan hukum tersebut di atas, maka yang harus diperhatikan adalah unsur “karena kesalahannya (kealpaannya)”. Artinya apabila terbukti kita melakukan “kesalahan dan/atau kealpaan” sebagaimana dimaksud ketentuan pasal tersebut, maka kita dianggap terbukti bersalah dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Hakim tentunya berwenang untuk menjatuhkan hukuman maksimal atau minimal, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Tetapi kalau dalam persidangan ternyata unsur “kesalahan dan/atau kealpaan” tersebut tidak terbukti, tentunya hakim akan membebaskan atau melepaskan kita dari segala tuntutan hukum tersebut.
Sedangkan mengenai santunan kepada keluarga korban, maka Undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait, antara lain: UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965: UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965; Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.010/2008; Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.010/2008, mengisyaratkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas, berhak mendapatkan santunan. Pemberian santunan ini merupakan kewajiban PT Jasa Raharja dengan syarat-syarat tertentu.
Adapun prosedur untuk mendapatkan santunan dimaksud, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat.
• Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan:
1. Laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.
2. Keterangan kesehatan dari dokter/RS yang merawat.
3. KTP/Identitas korban/ahli waris korban.
4. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:
• Dalam hal korban luka-luka
# Kuitansi biaya rawatan dan pengobatan yang asli dan sah.

• Dalam hal korban meninggal dunia
# Surat kartu keluarga/surat nikah (bagi yang sudah menikah)

• Jenis Santunan
# Santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan)
# Santunan kematian
# Santunan cacat tetap

• Ahli Waris
# Janda atau dudanya yang sah.
# Anak-anaknya yang sah.
# Orang tuanya yang sah

• Kadaluarsa Hak santunan menjadi gugur/kadaluwarsa jika:
# Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.

• Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak dimaksud disetujui oleh jasa raharja
Demikian penjelasan dari kami semoga bermanfaat.

wah kira-kira agan pernah alami kejadian seperti Pak Taufik gak yah? emoticon-Bingung (S)

kalo ane pernah alami kejadian ini gan, namun diselesaikan secara kekeluargaan alhamdulillah.
begini gan cerita ane :
ane pernah alamin kejadian nabrak orang gan, nah waktu itu di depan keadaannya ada angkot ngetem(mangkal). dan posisi ramai lancar.
ane makai motor gan, namun tuh orang dengan santai nyebrang dibalik kendaraan angkot tsb. Ketabrak lah sudah dengan kendaraan motor ane gan. kira-kira mental sekitar 1 meter gitu gan, namun ane heran kok bisa yah ane bawa motor cuma 40km. bisa jatuh segitu jauh?? emoticon-Bingung (S)

untung ada saksi mata yang melihat kejadian itu gan yaitu supir angkot yang ngetem, orang2 di sekitar situ dan kendaraan dibelakang ane gan dan dinyatakan bukan posisi ane yang salah, namun korban lah yang menyebrang tidak melihat kanan dan kiri lagi. dan karena ane adalah penabrak maka ane pun harus dan wajib bertanggung jawab dengan si korban, jadi ane ajak aja tuh korban ke rumah sakit tuk dicek oleh dokter dan kata dokter gak kenapa - kenapa cuma luka kecil dibagian kaki ( besut kena aspal ) dan tidak ada patah tulang yang dialami, gak sampai disitu gan, ane inisiatif tanya ke korban apa yang kiranya sakit lagi. katanya bagian kaki nya keseleo, ane ajak lagi ke tukang urut terdekat dari rumah sakit agar di urut bagian keseleonya untung aja kebetulan kejadian itu dekat dengan rumah ane gan, jadi ane tau posisi tukang urut yang bagus dalam tangani segala hal.. setelah selesai 2 jam di urut, si korban alhamdulillah sudah terima maaf saya emoticon-Malu (S)

dan menurut agan -agan sekalian bagaimana kisah anda? emoticon-Malu (S)

dan dibawah ini sebab yang bisa saja agan alami seperti ane gan.
padahal sudah ada undang-undangnya juga loh tapi masih aja berani ambil resikonya..

Spoiler for Nyebrang Sembarang Tempat:

Spoiler for Awas Hati-hati mas :

Spoiler for Awas Hati-hati bu:

Spoiler for Awas Hati-hati neng:

Quote:

JAKARTA- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan, agar warga yang menyebrang jalan sembarangan ditangkap dan diberi sanksi.

Namun, Ahok menyatakan, rencana itu akan diterapkan setelah Perda tentang pemberian sanksi denda Rp500 ribu pada angkutan umum yang ngetem sudah direalisasikan.

"Yang ngetem-ngetem dulu. Bertahap. Kalau ngetem sudah tertib, masih macet karena orang nyebrang, terpaksa ditangkap dan denda," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Pemberian sanksi itu, mengacu pada hukum yang diberlakukan di negara maju seperti Singapura. "Orang Singapura tidak berani nyebrang sembarangan karena denda 500 dolar Singapura. Makanya mereka terpaksa ngantri. Itu semua karena denda, pas mereka ke Batam, sembarangan juga mereka nyebrang," terangnya.

Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu belum dapat memastikan sanksi yang akan dikenakan. Pasalnya, sanksi untuk para sopir angkutan umum yang ngetem saja, belum dijalankan hingga saat ini. Sekedar diketahui, Perda tentang pemberian sanksi denda maksimal sebesar Rp500 ribu yang telah diterbitkan Pemprov DKI, hingga kini masih menunggu persetujuan dari kejaksaan sebelum diterapkan.

Quote:

dan dibawah ini, kenapa orang pejalan kaki jadi nyebrang sembarangan. emoticon-Mad (S)