lensaindonesia..com: Seluruh anggota DPR RI mulai minggu awal Desember ini memasuki masa reses. Anggota DPR ‘pulang kampung’ alias ‘blusukan politik’ atau melakukan tugas kedewanan di luar Gedung DPR RI Senayan untuk menampung aspirasi rakyat di daerah-daerah, khususnya di Dapil (Daerah Pemilihan)-nya.

Pengamat Anggaran Politik, Uchok Sky Khadafi mengritisi anggaran reses DPR RI ini, mengungkapkan anggaran reses DPR RI 2014 ini jauh membengkak dibanding reses anggota DPR periode sebelumnya untuk tahun 2012 dan 2013.

Baca juga: FITRA ungkap anggaran reses DPR 2014 yang sangat bombastis

Kali ini, menurutnya, para anggota dewan yang dilantik baru tiga bulan berjalan itu menyerap uang rakyat Indonesia dari APBN hampir Rp 1 triliun, yaitu RP 994.9 miliar.

Menurut Uchok, ini sangat ironis, karena DPR sejak dilantik belum menghasilkan pekerjaan besar yang bisa dirasakan rakyat Indonesia, khususnya puluhan juta rakyat miskin yang kini sedang dilanda kesulitan harga-harga naik dampak kenaikan BBM. Sebaliknya, di DPR terus terjadi konflik antara KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih). Masih lagi ditambah dalam internal KMP terjadi lagi konflik yang menimpa Partai Golkar dan PPP.

“Pada tahun 2012, anggaran reses DPR dalam bentuk “rangka penyerapan aspirasi DPR” sebesar Rp539.481.045.000, dan pada tahun 2013 sebesar Rp678.431.305.000. Jadi, alokasi anggaran reses dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp138.950.260.000.,” kata Uchok kepada Licom, di Jakarta, Senin (8/12/2014).

Karena alokasi anggaran reses tahun 2014 ini sebesar Rp994.904.572.000, praktis dari tahun 2013 ke 2014, ada kenaikan anggaran reses sebesar Rp316.471.267.000, atau kenaikan alokasi anggaran dari tahun 2013 ke 2014 cukup tinggi dan mahal, sebanyak 44 persen atau sebesar Rp316.4 miliar.

Menurutnya, dibanding kenaikan alokasi anggaran reses dari tahun 2012 ke 2013, masih lebih rendah hanya sebesar Rp138.9 miliar.

“Bila disimulasikan, alokasi anggaran reses sebesar Rp.994.9 miliar dibagi sebanyak 560 orang anggota dewan, maka setiap orang akan menerima sebanyak Rp1.7 miliar pertahun,” kata dia.

Dan, setiap tahun ada 11 reses, maka setiap reses atau berkunjung ke dapil masing-masing, maka anggota dewan akan membawa uang kegiatan reses sebesar Rp.161.510.158 juta pergiatan.

“Untuk saat ini, Tinggi dan mahal biaya reses ini hanya akan menambah mubazir anggaran pajak rakyat ini. Dikatakan mubajir karena, tujuan dan fungsi reses itu sudah mandul,” kritik Uchok.

“Karena kegiatannya juga membosankan konstituen (masa pendukung). Dewan tidak bisa membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional, lantara bagimana mau memperjuangkan , faktanya aantar fraksi atau partai di DPR RI, dan kelompok kerjanya hanya berantem melulu,” tandas Uchok, mengritisi.

Uchok pun melontarkan kritikan sarkasme. “Akan lebih baik pemerintah Jokowi menyediakan (bikin) sebuah “Ring Tinju” saja di DPR, agar pertarungan atau berantem melulu tidak liar, dapat ditonton seluruh rakyat, dan pemerintah Jokowi juga puas adu dombanya,” kata Fitri dengan nada gemas. @endang

[url]http://www.lensaindonesia..com/2014/12/08/rakyat-njerit-dpr-berantem-melulu-dana-blusukan-hampir-rp1-triliun.html[/url]
bukan menampung aspirasi rakyat, tetapi ke kantor partai pengusung untuk mendengar arahan atau membagikan 'kue'

arti reses - masa dimana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Masa reses ditiadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR.[1]
Masa reses ini kontroversial karena pada tahun 2009 tercatat setiap anggota DPR mendapat sekitar 70 juta rupiah selama masa reses, dan penggunaan anggarannya tidak harus dipertanggungjawabkan.[2]