JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) tidak ada yang ingkar janji terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Fadli menyatakan, KMP akan tetap konsisten untuk mendukung Perppu tersebut.

"Iya, kami kan sudah sepakat kemarin mendukung Perppu itu. Belum ada perubahan sih," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Selasa (9/12/2014).

Fadli mengatakan, partai-partai di KMP tidak ada yang fanatik dalam memandang pilkada langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka, sebut Fadli, melihat kedua model pilkada itu sama demokratisnya.

KMP, lanjut dia, juga tak mempersoalkan pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Jokowi. Sebab, Fadli mengatakan, para elite partai di KMP juga sudah bertemu dengan SBY, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dari pertemuan itu, Fadli mengklaim KMP solid mendukung Perppu Pilkada.

"Sampai sekarang, tidak ada satu partai pun di koalisi yang berkhianat. Ingkar janji itu kalau pas voting ternyata nggak jadi, Belanda masih jauh," imbuh dia.

Menurut Fadli, sikap Golkar yang menolak Perppu Pilkada juga belum mencerminkan sikap resmi partai itu. Dia berdalih penolakan itu baru sebatas aspirasi pengurus daerah Partai Golkar. Maka dari itu, dia menyatakan kekompakan KMP baru akan terlihat saat Perppu Pilkada diputus di DPR.

"Kami ini kan sekarang mendukung Perppu Pilkada. Nah nanti DPR akan memutuskan menerima dan menolak. Saya yakin dalam hal ini kita akan mendukung Perppu itu," ucap Fadli.

Fadli Zon: Kalau Mau Pilkada Langsung, Ubah Dulu Pancasila

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, usulan pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD sudah tepat dan sesuai dengan amanat sila ke-4 Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Kata "perwakilan", menurut Fadli, mengizinkan pemilihan kepala daerah tidak harus dipilih langsung oleh rakyat, melainkan bisa dipilih melalui DPRD.

"Sudah jelas demokrasi menurut sila keempat, demokrasi perwakilan. Kalau mau pilkada langsung, ubah dulu Pancasila," kata Fadli Zon saat diskusi 'Pilkada Untuk Siapa?' di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014).

Fadli menjelaskan, selama ini pemilihan kepala daerah secara langsung justru menghasilkan kepala daerah yang korup. Pasalnya, mereka harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk kampanye.

"Yang dicontohkan media hanya tiga kota kabupaten yang maju. Tapi 300 lainnya terlibat korupsi," ujarnya.

Sementara dengan pilkada lewat DPRD, menurut Fadli, tidak ada biaya besar yang harus dikeluarkan. Akibatnya, potensi korupsi oleh kepala daerah juga bisa diminimalkan.

"Kalau pilkada lewat DPRD, paling biaya konsumsi beli bakwan beli tahu," ucapnya.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.