Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkekeh begitu mendengar desakan Dewan Amnesti Internasional yang memintanya menghentikan eksekusi lima terpidana mati. Dia menegaskan, pelaksanaan hukuman mati musti dilaksanakan sesuai perintah pengadilan.

"Itu hukum positif di Indonesia, dan sudah diputuskan oleh pengadilan. Ya semuanya harus hargai bahwa setiap negara itu mempunyai aturan sendiri-sendiri," ujar Jokowi sembari terkekeh usai menggelar teleconference di Bina Graha, Jakarta, Senin (8/12).

Jokowi kembali menegaskan, pelaksanaan eksekusi mati bakal tetap dilaksanakan, meski ditentang aktivis HAM. "Jawabannya itu (tetap dilaksanakan)," ucapnya singkat.

Mengenai surat eksekusi, Jokowi berjanji segera menekennya. "Kalau sudah nanti akan saya sampaikan," tutupnya.

Sebelumnya, Dewan Amnesti Internasional mengecam kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi lima narapidana yang rencananya bakal dilakukan akhir tahun ini. Pernyataan tersebut, disampaikan lembaga tersebut melalui laman resminya di amnesty.org.

Kecaman tersebut keluar dari lembaga ini mengingat kampanye Jokowi yang terus mengedepankan peningkatan Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan, kebijakannya untuk menghukum mati sangat bertentangan dengan HAM.

"Pemerintah Indonesia harus menghentikan rencana tersebut secepatnya. Presiden Joko Widodo dalam kampanyenya berkomitmen untuk meningkatkan hak asasi manusia (HAM), dan hukuman mati merupakan hal yang serius dalam catatan hak asasi manusia," ujar Direktur Penelitian Pengampunan Internasional untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Rupert Abbott, Sabtu (6/12).
sumber

Itu hukum positif di Indonesia, dan sudah diputuskan oleh pengadilan. Ya semuanya harus hargai bahwa setiap negara itu mempunyai aturan sendiri-sendiri.

- Joko Widodo -