JAKARTA. Pemerintah akan berupaya keras menjalin komunikasi politik dengan parlemen terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah berharap DPR bisa menerima Perppu yang diajukan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, pemerintah menganggap mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung yang diatur dalam Perppu Pilkada tak dapat ditawar.

"Ini masalah prinsip ya. Jadi, pemerintah ini dibangun antara lain karena Pak Jokowi dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi, ini bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar," kata Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12).

Andi menyebutkan, pelaksanaan pilkada melalui DPRD adalah produk anti-demokrasi. Karena itu, dia menegaskan pemerintah akan mengonsolidasikan semua kekuatan di parlemen agar pilkada langsung yang merupakan hasil perjuangan reformasi tidak diubah.

"Yang susah payah dicapai selama reformasi itu, itu yang akan menjadi patokan perjuangan kami untuk menjaga supaya demokrasi langsung yang sudah berjalan baik, terutama pemilihan kepala daerah, agar bisa berlangsung ke depan," kata Andi.

Sebelumnya, seusai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar 2014-2019, Aburizal Bakrie menyatakan sikap resmi Golkar yang akan menolak Perppu Pilkada. Golkar bahkan sudah bersiap menggugat Perppu itu ke Mahkamah Konstitusi. Sikap Golkar ini diprediksi akan diikuti oleh anggota Koalisi Merah Putih.

Atas sikap Golkar itu, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Golkar telah ingkar janji. Pasalnya, Golkar bersama Koalisi Merah Putih sudah membuat kesepakatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung Perppu yang diterbitkan saat pemerintahan SBY itu. (Sabrina Asril)

http://nasional.kontan.co.id/news/is...war/2014/12/04

Posisi (pemerintah) sangat terang-benderang (mendukung Pilkada Langsung). Itu amanat reformasi.., jadi harus terus dijaga..., jangan sampai kembali (ke masa orde sebelumnya), suara rakyat seolah nggak ada harganya. (Pemerintah) akan mengerahkan semua (daya upaya) untuk memastikan hak-hak rakyat (untuk memilih pemimpinnya) tetap terjaga dengan baik. Kita nggak akan kompromi (soal Pilkada Langsung). Kita siap (memperjuangkan)..., ini kepentingan rakyat, kita bekerja untuk rakyat.