http://regional.kompas.com/read/2014...campaign=Kknwp

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Hotel-hotel di Yogyakarta, terutama yang berada di luar Malioboro, diperkirakan akan mengalami penurunan pendapatan setelah keluarnya kebijakan larangan pegawai negeri Sipil (PNS) menggelar rapat di hotel. Oleh sebab itu, pengelola hotel di DIY keberatan dengan kebijakan tersebut.

"Kita keberatan. Kebijakan ini kan mendadak, sehingga kita tidak bisa melakukan langkah antisipasi," ujar Istijab, ketua Perhimpunan Hotel dan Resotran (PHRI) DIY, Rabu (03/12/2014).

Menurut Istijab, selama ini, acara meeting, incentive, convention (konvensi)dan exhibition (pameran) (MICE) menjadi salah satu penyumbang pendapatan hotel-hotel di Yogyakarta. Imbas pelarangan itu, lanjut dia, akan lebih dirasakan oleh beberapa hotel yang letaknya di luar ring satu Malioboro atau hotel-hotel yang tanpa jaringan. Imbas terburuk, bagi hotel-hotel tersebut kolaps karena tidak mampu menanggung beban operasional.

Terkait hal itu, PHRI DIY telah melayangkan surat keberatan serta meminta menunda pelaksanaan larangan PNS menggelar rapat di hotel. Pengelola hotel dan pariwisata meminta waktu untuk promosi menggaet tamu-tamu swasta.

Selain itu, pengelola hotel dan restoran juga harus menggiatkan acara-acara budaya sebagai magnet untuk pengunjung. Hanya saja, menurut dia, untuk melakukan promosi itu tetap membutuhkan waktu perencanaan.


makanya kalo bikin hotel jangan cuma MICE oriented

udah tau lada larangan PNS rapat di hotel, masih berani bikin ama lanjutin hotel berbasis MICE