http://m.rmol.co/news.php?id=182072
Sebuah persepsi yang keliru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena pada dasarnya, perairan nusantara sejak zaman dahulu sudah menjadi poros pelayaran perdagangan maritim.

Sayangnya, Indonesia belum mampu memanfaatkan posisi geostrategis, geoekonomi dan geopolitik dengan baik, sehingga tidak memperoleh manfaat dari poros maritim tersebut. Berbeda dengan Singapura yang sangat sukses memanfaatkan Selat Malaka sebagai poros maritime dunia.

Direktur Indonesia Maritime Insitute (IMI), Dr. Y. Paonganan menjelaskan, Singapura berhasil menghasilkan devisa dari Maritime Port of Authority mereka sebagai tempat persinggahan kapal-kapal internasional yang melintas di Selat Malaka. Sementara Indonesia hanya jadi penonton dan menelan air liur karena ketidakmampuannya memanfaatkan Alur Laut Kepulauan (ALKI) yang menjadi jalur utama perdagangan dunia lewat laut.

"Seharusnya Indonesia sejak Deklarasi Djuanda diakui dunia sudah merancang sebuah strategi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang handal dan menjadi pintu gerbang maritim dunia," tegasnya, Rabu (3/12).

Sayangnya, pergantian pemimpin dari presiden yang satu ke presdien lainnya tidak menganggap hal tersebut sebagai sebuah peluang untuk pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia yakni masyarakat yang adil dan makmur, papar Paonganan. Peluang semakin besar ketika terjadi pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari Atlantik ke Mediterania dan sekarang ke Asia Pasific.

Asia Pasifik akan menjadi kekuatan ekonomi dunia baru yang tentu akan mengandalkan kekuatan dan strategi maritim untuk mampu bersaing.

"Harusnya ini menjadi bahan negara dalam menyusun sebuah rencana strategis agar Indonesia bisa bangkit menjadi sebuah negara maritim yang disegani dunia dan menjadi Pintu Gerbang Maritim Dunia," lanjutnya.

Di bagian lain, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) saat ini memasuki gerbang integrasi yang dikenal dengan isitilah ASEAN Community. Kesepakatan yang akan mulai berlaku pada 31 Desember 2015 tersebut bukan hanya peluang tapi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Di mana negara kepulauan ini harus siap menerima persaingan ekonomi dan menjaga keutuhan wilayah kedaulatan.

"Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu menjadi kekuatan maritim di ASEAN, tentu peluang itu masih ada jika saja Jokowi benar-benar memahami esensi dari sebuah visi dan strategi maritim. Bukan malah mencetuskan sebuah jargon kosong poros maritim dan tol laut yang memberikan peluang sebesar-besarnya negara asing untuk masuk berinvestasi pada bidang-bidang strategis maritim Indonesia," pungkas Ongen, begitu sapaan akrabnya.[wid]