JAKARTA - Menjelang penetapan upah minimum provinsi (UMP) para buruh pun berdemo menuntut kenaikan. Mereka meminta UMP untuk wilayah Jakarta berada di kisaran Rp3 juta.
Artinya, para buruh menuntut gaji lebih tinggi dari PNS. Wakil Ketua Umum Bidang Tenaga Kerja Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Benny Soetrisno, menilai permintaan UMP melebihi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak masuk akal.

"Itu enggak realistis, kalau gaji UMP itu di atas gaji sarjana yang masuk PNS," jelasnya saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Dia menilai karena hal tersebut tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Dia mencontohkan, untuk PNS yang wajib lulus S1, masih ada yang gaji pokoknya Rp2,3 juta.

"Sementara ada yang lulus SD, kerja di (industri) garmen Jakarta gajinya Rp2,7 juta. Sekolah sudah lama, biaya mahal, itu enggak realistis. Bagaimana PNS, yang dia akan lakukan adalah pembangunan ke masyarakat, tapi gajinya enggak cukup. Coba berpikir yang akal sehat lah," jelasnya.

Benny menambahkan, permintaan buruh untuk memasukkan dolar Amerika Serikat (AS) dalam komponen hidup layak (KHL) juga tidak masuk akal. Menurutnya, masyarakat harus menjadikan mata uang negara bermartabat di negara sendiri. "Kita harus cinta Rupiah, dan buat Rupiah bermartabat di negeri sendiri," tandasnya.

Sumur