APBN bayarkan Rp60 triliun per tahun

KANALSATU - Siapapun Presiden terpilih pada Pilpres 9 Juli 2014 harus mempunyai keberanian menghentikan beban hutang negara eks BLBI yang bunganya telah dibayarkan APBN sejak 10 tahun terakhir rata-rata Rp60 triliun per tahun atau sudah Rp600 triliun. Beban hutang pengusaha perbankan yang kini menjadi beban rakyat itu bakal mencapai Rp3000 triliun pada 2033 jika kebijakan tersebut tidak segera distop.

Demikian ditegaskan HM Sasmito Hadinegoro, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia, pada satu diskusi tentang penguatan ekonomi pasca Pilpres 2014 yang digelar Kadin Jatim di Surabaya, Kamis (26/6) - dihadiri ratusan peserta terdiri dari pengusaha, aktivis LSM, mahasiswa, ormas, dan elemen masyarakat lainnya.

"Meneruskan pembayaran bunga obligasi dari APBN sebesar Rp60 triliun per tahun itu bukan saja tidak adil, tapi merupakan kejahatan sistematis yang sudah berlangsung sejak 10 tahun yang lalu," kata Sasmito.

Pembayaran obligasi bank rekap dari APBN, katanya, merupakan mega-skandal keuangan negara, dan harus dihentikan karena sudah berlangsung 10 tahun. "Megawati Soekarnoputri selaku Presiden RI saat itu, menyetujui kebijakan tersebut, dan terbukti hingga kini terus menjadi beban negara. Beban negara itu beban rakyat. Dan beban ini akan terus bertambah hingga anak-cucu kita kelak," tegas Sasmito.

Sasmito mengaku pernah mendemo 9 kali lembaga-lembaga negara terkait hukum agar segera menuntaskan mega-skandal keuangan negara dimaksud, namun sejauh ini belum ada tanda-tanda ke arah penindakan. "Proses hukum untuk menindak pelaku silahkan saja dilakukan. Tapi yang paling mendesak dilakukan adalah segera menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap itu dari APBN," tambahnya.

Menurut Sasmito, pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, selain memiliki dosa memutuskan biaya recover bank Rp660 triliun yang bunganya dibayarkan APBN-, juga banyak aset strategis milik negara yang dijual - seperti Indosat dan gas dalam jumlah besar ke China di saat negara membutuhkan energi gas untuk kekuatan industri.

"JIka pola kepemimpinan seperti ini terulang melalui capres yang diusungnya, maka bisa dipastikan kebijakan membayar bunga obligasi rekap dari APBN akan diteruskan. Padahal pemilik bank sudah untung triliunan rupiah - masih saja disubsidi melalui bunga bank rekap. Bank BCA, misalnya, sudah sangat sehat dan untungnya sudah belasan triliun rupiah, tapi masih disubsidi melalui bunga obligasi Rp6.2 triliun per tahun. Ini sangat tidak adil. Rakyat yang membayar pajak tapi dananya untuk bayarin mereka yang kaya-kaya," kata Sasmito berapi-api.

Menurut dia, andai pembayaran bunga obligasi rekap dihentikan, maka pada Bank BCA misalnya, tidak akan berpengaruh negatif, karena CAR bank milik PT Djarum itu sudah sangat ideal. "JIka laba dari Bank BCA Rp17 triliun, maka Rp6 triliun diantaranya berasal dari uang rakyat. Sementara rakyat harus menerima kebijakan pengurangan subsidi BBM. Ini sungguh tidak adil dan gila," tegas Sasmito.

Sasmito mengingatkan hadirin peserta diskusi, bahwa pada Pilpres 2014 hendaknya tidak salah memilih Presiden RI. "Ini momentum untuk menentukan masa depan bangsa. Jangan pilih capres yang masih berpotensi diatur oleh partai, sebab saat partai itu berkuasa terbukti meninggalkan banyak masalah - khususnya kebijakan BLBI dan rekap bank yang hingga kini tetap menjadi beban rakyat melalui APBN," katanya.

Pilpres 2014, katanya, adalah momentum penguatan keuangan negara melalui penghentian atau pengurangan nilai pembayaran pemerintah atas obligasi bank rekap kepada perbankan. "Pelaku dan pengambil Kebijakan soal BLBI dan bank rekap harus tetap diadili, dan kebijakan tersebut harus segera diakhiri agar masyarakat tidak bertambah sengsara."

Menurut Sasmito, penghasilan negara saat ini 70-80% berasal dari pajak rakyat. Sedangkan sisanya dari penghasilan BUMN. "Kenapa uang rakyat ini tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat saja. Bukan untuk penguatan bank yang sudah sehat. Sementara pemilik bank terus menikmati APBN yang berarti uang rakyat," kata sasmito.

Karena itu pihaknya berharap Presiden terpilih harus mengarahkan kabinetnya pada political will dan political done dalam konteks good governance (tata kelola keuangan negara yang baik) mengenai bunga bank rekap, "Jangan sampai kesalahan masa lampau terus dipelihara, atau diulang kembali," kata Sasmito.

Lebih jauh Sasmito mengatakan, tanpa bermaksud mengungkit kesalahan pemerintahan masa lampau, pihaknya menawarkan solusi agar utang negara ini tidak semakin memiskinkan rakyat Indonesia. Solusi kongkrit yang ditawarkan, yaitu presiden terpilih harus berani duduk bersama dengan DPR RI untuk mengeluarkan dekrit pembekuan sumbangan bunga obligasi. (win12)