VIVAnews - Para Tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sore ini mendapat kesempatan untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keluhan ini mereka sampaikan melalui telekonferensi (siaran video jarak jauh) kepada Jokowi di Gedung Bina Graha, Jakarta, Minggu, 30 November.

Seorang TKI bernama Yati, yang bekerja di Singapura, mengeluhkan pungli terhadap TKI yang kembali dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta. Menjawab Yati, Jokowi mengatakan meminta BNP2TKI dan Menteri Tenaga Kerja untuk memeriksa langsung ke bandara.

"Pungli di bandara, saya perintahkan langsung hari ini cek tiap hari, tiap minggu, agar tidak ada pungli. Kalau ada ganti, ganti sampai bosan," kata Jokowi, tanpa menjelaskan apa tindakan yang akan dilakukan pemerintah terhadap para pelaku, agar tidak lagi terjadi pungli.

Senada dengan Yati, seorang TKI yang bekerja di Mesir juga mengeluhkan perlakuan yang diterima TKI di bandara. "Begitu tiba di bandara diambil semua, dipaksa mengeluarkan uang yang kita bawa. Mereka buka koper dan pakaian kita," katanya.

Menjawab keluhan itu, Jokowi hanya meminta TKI untuk mencatat nama-nama oknum petugas di bandara yang memperlakukan TKI secara tidak manusiawi. "Catat namanya, berikan ke saya. Nanti saya cari," ucap Jokowi.

Pada Juli lalu, Ketua KPK Abraham Samad memimpin tim, untuk menggelar inspeksi mendadak PT Angkasa Pura II di Bandara Soekarno Hatta. Belasan orang ditangkap, termasuk anggota TNI dan kepolisian. Tidak hanya satu, bahkan dua polisi.

Empat bulan setelah sidak dan penangkapan, belum jelas apa tindakan yang diberikan terhadap belasan orang yang diklaim sebagai oknum itu. Tidak diketahui juga, apakah penangkapan belasan orang itu, dapat mengungkap para pelaku lain.

Kepala Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (BPKTKI) Yaved, September lalu, malah menantang KPK untuk membuktikan adanya pungli di Bandara Soekarno-Hatta. Hingga kini pungli masih menjadi keluhan TKI, seperti yang mereka sampaikan pada Jokowi, hari ini.

Lebih lanjut, dalam keluhan yang disampaikan pada Jokowi, seorang TKI mengeluhkan penipuan yang dilakukan TKI. Salah satu TKI yang bekerja di Mesir, mengeluhkan ada 2000 TKI yang menjadi korban penipuan PJTKI, sehingga kini berstatus sebagai TKI ilegal.

"Kami di Mesir, dijual antara $4.000-5.000," kata TKI yang tak disebutkan namanya itu. Dia mengatakan ribuan TKI yang menjadi korban itu, kini tidak memiliki perlindungan hukum selama bekerja. Sebab tidak ada kontrak yang mengatur penempatan mereka.

Oleh karena itu, mereka meminta bantuan Jokowi agar dapat pulang ke tanah air. Jokowi pun diminta, dapat menindak tegas PJTKI yang memberangkatkan mereka, serta oknum imigrasi dan staf KBRI. Menjawab permintaan itu, Jokowi berjanji akan mencari dan menindak PJTKI.

Lewat telekonferensi itu, terungkap buruknya data mengenai warga negara Indonesia yang mengalami persoalan di luar negeri. "Tapi saya lihat data di sini, jumlah TKI kita di Mesir 233 orang," kata Jokowi, yang langsung dibantah oleh TKI di Mesir.

Menurut data TKI, yang tercatat ada 860 orang, dan itu pun jauh lebih kecil dari jumlah sebenarnya yang mencapai lebih dari 2.000 orang. (ren)