Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera membuat pemetaan untuk melihat menteri-menteri kabinetnya yang tidak menunjukkan performa baik. Melalui pemetaan tersebut, Fadli menganggap, Jokowi bisa melihat dengan jelas sosok menteri mana yang bisa segera diganti (reshuffle).

"Ya kan kalau reshuffle kan boleh-boleh saja. Pak Jokowi sendiri yang waktu itu mengatakan bahwa kalau ada menteri yang tidak perform ya diganti. Ya lebih bagus kan dari sekarang dipersiapkan ada semacam matriksnya lah," ungkap Fadli di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11).

Menurut Fadli, menteri-menteri yang mungkin dianggap tidak menunjukkan performa yang baik dalam jangka waktu tertentu, bisa segera diganti. "Jadi mereka dikasih target dan juga arahan sejauh mana mereka, targetnya apa, arahannya apa. Kalau tidak sesuai dengan target dan arahan itu ya berarti tidak perform, tidak bisa menyelesaikan apa yang diminta oleh presiden. Ya tentu harus diganti dong pelaksanaanya kan," papar Fadli.

Fadli juga berpesan kepada Jokowi untuk jeli melihat mana menteri-menteri yang memang tulus melakukan aksi blusukan dan mana yang hanya pencitraan belaka. Fadli juga menyindir aksi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang sampai lompat pagar saat melakukan sidak.

"Evaluasi, mana menteri-menteri yang jalan, mana yang tidak jalan, mana yang pencitraan, mana yang benar-benar kerja. Untuk naik pagar awal-awal nggak apa-apa lah," ucap Fadli.

Fadli juga melihat, menteri kabinet kerja sangat minim sosok yang paham hukum, pun ahli di bidangnya. Fadli melihat potensi menabrak hukum yang tinggi dari kabinet kerja.

"Mudah-mudahan ini bukan gejala terus menerus (menabrak hukum) karena akan membahayakan Presiden. (Para menteri) Bukan orang-orang yang baik dalam bidangnya," imbuh Fadli.

Menkum HAM Yasonna Laoly menjadi salah satu contoh yang diungkap Fadli, sebagai menteri yang menabrak hukum dalam permasalahan di tubuh PPP. Begitu pula dengan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno yang melarang Kapolri terbitkan izin penyelanggaraan Munas Golkar di Bali.