Jika dulu Anies Baswedan sempat mengkritik blusukan Jokowi, kini setelah dapat jatah menteri dari Jokowi, maka harus membela apapun kebijakan presiden Jokowi. Memang hal ini menjadi wajar, politik balas budi. Namun dibalik itu semua, biarlah rakyat yang menilai bagaimana sosok Anies saat ini. Karena orang yang belum berkuasa dengan orang yang sudah menjabat kekuasaan kebanyakan berubah 180 derajat. Apakah hal itu berlaku juga kepada Anies? Biarlah waktu yang akan menjelaskan.



Anis Baswedan, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Penididikan Dasar dan Menengah mengatakan kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Presiden Joko Widodo tidak berbenturan dengan program serupa yang diluncurkan oleh masing-masing kepala daerah di Indonesia.

“Ini sifatnya bantuan yang sudah lama. Apa yang sudah dikerjakan daerah ya jalan terus,” ujar Anis di Jakarta, Sabtu 22 November 2014.

Mengapa Ombudsman dan masyarakat Indonesia lainnya mempermasalahkan program KIP?

“Kita melihat ini yang menerima itu bukan pengusaha-pengusaha raksasa tetapi rakyat kecil. Kok masih dipermasalahkan,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardhana mengatakan kebijakan Jokowi mengeluarkan kartu sakti berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sehat (JJS) berbenturan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Jokowi harus menertibkan kebijakan bantuan sosial di sejumlah daerah sebelum menerapkan kartu sakti miliknya. Bila tidak, maka akan timbul kebingungan terkait anggaran mana yang akan digunakan saat menyalurkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemda, himbau Danang.

“Kita dengar sendiri DKI misalnya, Solo juga memiliki kartu-kartu yang sama, Provinsi Bali, mereka mempertanyakan bagaimana, apakah harus menutup pelayanan insurance di pemerintah daerah?” pungkasnya.

Danang Girindrawardana, Ketua Ombudsman mengatakan, ada ketumpangtindihan dari tiga kartu sakti yang digagas oleh Presiden Jokowi, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Tumpangtindih tersebut, seperti yang terjadi pada Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Keberadaan KJS dan KJP jelas menunjukkan adanya tumpangtindih program kerja pemaerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Saya kira Pak Jokowi sadar betul itu bahwa kebijakan itu sangat overlapping dengan kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 22 November 2014.

Menurut Danang, dengan adanya KJP dan KJS tersebut pemerintah pusat telah menghambur-hamburkan uang dalam membentuk KIS, dan KIP terutama di wilayah DKI Jakarta.

“Sangat over budget, jadi pemerintah harus benar-benar menghilangkan salah satunya,” tandasnya.

Selain mengesankan adanya overlapping program, hal ini juga menjadi contoh buruk untuk daerah lain. Adanya tumpangtindih program bisa mengesankan ‘pilih kasih’nya pemerintah Jokowi terhadap Jakarta. Jakarta, yang telah memiliki KJS dan KJP, masih juga mendapatkan bantuan berupa KIS, KIP dan KKS. Sementara di beberapa daerah lain, ketiga kartu sakti Jokowi belum diterima masyarakat.

Oleh karenanya, Ombudsman berharap agar pemerintah pusat bisa menertibkan ‘kartu sakti’ Jokowi agar tidak tumpang tindih pada kartu yang telah disebar di Jakarta


KHUSUS IQ BINTANG