BPPT Dorong Integrasi Kartu Indonesia Sehat dan Pintar dengan E-KTP


Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengusulkan integrasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan kartu lainnya yang mungkin akan diterbitkan dengan e-KTP.

Kepala BPPT Unggul Priyanto dalam konferensi pers Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pelayanan Publik secara Elektronik, Rabu (12/11/2014), mengatakan bahwa integrasi itu "sangat memungkinkan".

"Jadi, tidak perlu banyak kartu. Di e-KTP sudah ada data sidik jari dan data keluarga," kata Unggul. Data-data tersebut sudah dikumpulkan dalam program penyelenggaraan e-KTP sebelumnya.

Menurut Unggul, integrasi KIS, KIP, dan lainnya dengan e-KTP akan mampu menghemat anggaran pengadaan kartu. Selain itu, integrasi bisa membantu pemerintah menyalurkan bantuan tepat sasaran. "Bisa ditentukan siapa yang layak dan tidak," ujar Unggul.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, juga mendukung usulan BPPT soal integrasi kartu-kartu yang diterbitkan Jokowi dengan e-KTP.

Ia mengatakan, pemerintah tidak perlu khawatir dengan akurasi data. Menurut dia, data-data yang terkumpul lewat program e-KTP akurat, jauh lebih akurat dari yang pernah dikumpulkan sebelumnya.

Sejumlah bank besar, seperti Bank Central Asia (BCA) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), sudah menggunakan data e-KTP. "Sejauh ini tidak ada yang komplain tentang akurasi data itu," kata Irman.

Irman mengatakan, integrasi KIS dan KIP dengan e-KTP akan membantu administrasi. Ia mencontohkan, pasien yang kehilangan KTP dalam sebuah kecelakaan tidak perlu risau ketika masuk rumah sakit. Rumah sakit tinggal melakukan verifikasi terhadap pasien atau keluarganya.

BPPT: e-KTP Harus Bisa Digunakan untuk Segala Layanan



Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hary Budiarto mengatakan, kehadiran Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) seharusnya bisa menjadi kartu untuk segala pelayanan. Hanya dengan menambahkan aplikasi layanan tertentu, e-KTP bisa menjadi identitas tunggal.

Pada program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera misalnya, e-KTP bisa digunakan tanpa perlu kartu tambahan. Dalam program tersebut, menurut Hary, pemerintah seharusnya tidak perlu mengeluarkan kartu baru, karena hanya butuh membuat aplikasi baru dan alat pembaca e-KTP.

Senada dengan itu, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material, Hammam Riza mengungkapkan, e-KTP mulai berlaku per 1 Januari 2015. Perlakuan terhadap e-KTP pun berbeda dengan KTP lama.

"E-KTP harus difungsikan, chip di dalamnya harus bisa dibaca misalnya dengan verifikasi sidik jari, tanpa perlu difoto kopi. Kalau difoto kopi lantas buat apa ada chip-nya?" tanyanya, di sela-sela prelaunch Dialog Nasional BPPT bertema Inovasi Teknologi Informasi Komunikasi untuk Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, di Jakarta, Senin (10/11/2014).

Saat ini, lanjut Hammam, dalam verifikasi kartu itu pun tetap menggunakan e-KTP. Menurut dia, alangkah baiknya jika satu kartu yakni e-KTP, namun memiliki banyak manfaat.

Hammam menilai, program e-KTP harus terus berlanjut dan dimanfaatkan, sambil mendorong industri nasional menghasilkan perangkat pembacanya sehingga e-KTP bisa digunakan dan tidak menjadi kartu identitas yang sia-sia.

Ia manambahkan, Menteri Dalam Negeri sudah menandatangani kerja sama dengan sejumlah instansi terkait pemanfaatan e-KTP, seperti dengan pihak perbankan, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk pelayanan publik, penggunaan e-KTP tidak bisa ditunda, harus jalan," tegasnya.


SUMUR RRI