Merdeka.com - Usai menjabat sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) sangat getol dengan masalah kedaulatan maritim. Menurutnya, selama ini permasalahan maritim di Indonesia tak diperhatikan secara serius.

Jokowi mengaku kesal karena banyak kapal nelayan asing seenaknya nyelonong masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Jokowi akhirnya menginstruksikan kepada TNI AL agar tegas menindak kapal nelayan asing itu. Terutama dengan para maling ikan.

Jokowi mengizinkan otoritas keamanan laut menenggelamkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin. "Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," kata Jokowi saat itu di Istana Negara pekan lalu.

Jokowi meyakini sikap keras itu akan memicu kalkulasi negara tetangga untuk ikut menjaga warganya masing-masing agar tidak sembarangan memasuki wilayah Indonesia. "Jadi ramai nanti negara lain," kata Jokowi berseloroh.

Namun rupanya pernyataan Jokowi itu dianggap lebay oleh Malaysia, salah satunya dari media massa Utusan Malaysia. Media itu menulis dalam sebuah tajuk yang isinya mengecam keras kebijakan Jokowi soal sikat kapal nelayan asing.

Malaysia justru tak gentar dan bisa balik melawan dengan caranya sendiri. Berikut sindiran Utusan Malaysia seperti dirangkum merdeka.com, Sabtu (29/11) pagi:

1.Jokowi disebut angkuh oleh Malaysia
Merdeka.com - Dalam tajuk yang dipakai beberapa hari lalu, media massa Malaysia cukup aktif mengkritik Presiden Jokowi akibat sikapnya yang keras terhadap isu batas wilayah laut dan pencurian ikan. Situs berita Utusan Malaysia, misalnya, mengangkat judul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi".

Dalam tulisan itu, Jokowi dianggap meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia, terminologi provokatif yang dulu kerap dipakai Presiden RI ke-1 Soekarno era 1960-an.

"Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara," tulis asisten editor Utusan Malaysia, Ku Seman Ku Hussain seperti dimuat utusan.com, Minggu (23/11/2014).

mending disebut negara angkuh dari pada dilecehin sama malon

2.Malaysia minta Indonesia merevisi istilah 'negara serumpun'
Merdeka.com - Kebijakan Jokowi yang meminta TNI AL menenggelamkan kapal nelayan asing ilegal, termasuk dari Malaysia, dinilai memperburuk hubungan dua negara serumpun ini.

Dalam tajuk itu, citra tata krama ala Indonesia juga disindir. Kalau perlu, menurut Utusan Malaysia, istilah 'negara serumpun' harus direvisi bila pemerintah Indonesia ternyata mengedepankan sikap bermusuhan.

"Saat ini bisa ditelaah kembali frasa 'bangsa serumpun', dalam konteks yang lebih realistis ketika ini supaya tidak kelihatan hanya Malaysia saja yang beriya-iya sedangkan Indonesia sebaliknya," ujar Ku Seman Ku Hussain.

giliran kena batunya loe teriak negara serumpun nyet

3.Malaysia ancam bisa sikat buruh migran ilegal dari Indonesia
Merdeka.com - Selain menyindir masalah negara serumpun, penangkapan 524 nelayan ilegal di Kepulauan Derawan, termasuk dari Malaysia beberapa waktu lalu dianggap tidak adil. Utusan Malaysia membandingkan kebijakan pemerintah RI dengan cara mereka memperlakukan TKI.

Negeri Jiran, menurut Utusan Malaysia, sebetulnya gerah dengan pelanggaran hukum para TKI ilegal. Kalau memang Indonesia ingin main keras, maka media itu meminta pemerintah Malaysia juga tak pandang bulu menyikat semua buruh migran dari Tanah Air yang datang tanpa izin.

"Adakah arahan kontroversi ini bertujuan memberi ilham kepada pihak berkuasa Malaysia bertindak di luar batas kemanusiaan dalam menangani pencerobohan pendatang tanpa izin Indonesia ke negara ini?" tulis tajuk tersebut.

dasar malon bodoh, semua yg namanya ilegal ya emang udah sewajarnya ditindak tegas,
nelayan malon aja yg dicomot karena nyolong, nelayan yg ada ijinnya ga mungkin ditindak,
lagian TKI ilegal gimana ga menjamur kalau sama polisi nya masih bisa kong kalikong, ketangkep denda 500RM,
kalau ga bisa nebus penjara 6bulan,

BOGOR - Sindiran media massa Malaysia terhadap Presiden Joko Widodo dengan kebijakannya menenggelamkan kapal asing disoroti banyak pihak. Presiden dianggap angkuh terhadap negara-negara tetangga.

Namun Mendagri Tjahjo Kumolo yang juga orang dekat Jokowi menyatakan, dibanding menyindir Jokowi, Negeri Jiran itu sebaliknya berkaca terhadap berbagai hal yang terjadi di negaranya sendiri.

"Kami kalau sampai ada negara sahabat yang mengomentari itu, dia harusnya bercermin. Toh kapal-kapal dia banyak yang masuk ke wilayah Indonesia. Kenapa dia marah. Sebagai Mendagri saya wajib mengingatkan, kita kan boleh tegas," kata Tjahjo di Bogor, Jabar, Jumat, (28/11).

Presiden dianggap tidak memperhatikan hubungan baik dengan Malaysia atas rencana penenggelaman kapal tersebut. Namun, Tjahjo mengganggap itu hak Presiden untuk menentukan kebijakan dalam negeri. Apalagi itu menyangkut kedaulatan negara.

"Itu menyangkut kedaulatan, harga diri dan kehormatan negara, untuk mengamankan wilayah, mempertahankan SDAnya. Selama ini kapal asing seenaknya saja mengambil milik Indonesia," tandas Tjahjo. (flo/jpnn)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berita mengenai ancaman balik Malaysia terhadap kebijakan laut Jokowi rupanya tidak benar. Sebab hingga saat ini isu tersebut tidak dibenarkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. WNI di sana merasa aman-aman saja. Bahkan Malaysia sedang sibuk mengurusi persiapan Pemilihan Umum. "Di sini tidak ada berita Malaysia ancam Indonesia. Ada juga Jokowi yang ancam Malaysia. Itu juga sekilas. Selebihnya sibuk dengan acara UMNO (partai penguasa)," kata Irawan Febianto, WNI yang tinggal di negara tetangga sebagai pelajar S3, Sabtu (29/11). Sebagai warga negara Indonesia asli, Irawan tidak pernah merasa diperlakukan tidak baik oleh pemerintah Malaysia. Hal serupa pun disampaikan oleh Khadijah TKI yang bekerja sebagai buruh pabrik di Malaysia. "Saya tidak pernah mengalami perlakuan yang buruk dari pemerintah Malaysia," katanya. Menurutnya kondisi negeri jiran justru lebih kondusif jika dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan di Malaysia orang-orang Tionghoa sangat menghormati warga melayu. Tidak seperti di Indonesia dimana orang Tiongkok menganggap rendah orang pribumi. Walaupun memang tidak seluruhnya seperti itu.Ketidakbenaran ancaman tersebut pun disampaikan melalui pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene. "Tidak ada ancaman dari Malaysia. Kalau soal kapal yang ditenggelamkan silahkan konfirmasi ke Kementerian KP," tuturnya.Jika pun ada permasalahan yang muncul terkait TKI dan WNI, pemerintah akan segera bertindak. Sebagaimana apa yang disampaikan Nusron Wahid Ketua BNP2TKI, "Jika ada masalah kami akan melindungi TKI di sana. Karena perlindungan merupakan hak dasar dari setiap warga negara."