Tolak Kenaikan BBM, BEM UI : Besok 1000 Mahasiswa Kepung Istana!

Kamis, 20 November 2014



Jakarta, Seruu.com - Sekitar seribu mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia akan mengepung istana kemerdekan di Jakarta, Kamis, 20 November 2014.

Mereka akan menuntut presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan menaikan harga BBM sebesar Rp 2000 perliter atau turun dari jabatannya sebagai presiden. "Besok diperkirakan ada 1000 massa yang akan aksi," kata Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Moehamad Ivan Riansa, Rabu (19/11/2014).

Menurut dia, konsolidasi untuk melakukan aksi habis-habisan besok sudah rampung. Lembaga perkumpulan BEM se-Indonesia itu tidak memiliki rute aksi di tempat lain karena fokus mereka adalah presiden. Mereka akan berangkat dari kampus masing-masing dan akan bertemu di istana negara. "Besok ke istana langsung," kata Ivan.

Selain BEM, aksi besok juga akan bergabung dengan massa dari Organisasi Kepemudaan (OKP). Menurut Ivan, isu kenaikan BBM sehingga berbuntut pada penurunan Jokowi itu ada isu bersama seluruh aktivis di Indonesia. "Besok gabung dengan HMI dan FAM juga," katanya.

Sebelumnya, Ivan mengecam sikap presiden Jokowi yang menaikan BBM ketika harga minya dunia turun. Menurut dia, Jokowi adalah presiden pertama di dunia yang mengambil kebijakan seperti itu. "Ini presiden pertama yang menyatakan BBM naik, tapi minyak dunia turun," katanya. [ms]

http://utama.seruu.com/read/2014/11/...-kepung-istana


BEM UI Tolak Kenaikan Harga BBM
Selasa, 18 November 2014 - 10:32 wib |

Marieska Harya Virdhani - Okezone



DEPOK - Meski kampusnya sedang sibuk memilih rektor, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) tetap menaruh perhatian pada isu nasional. Hari ini mereka menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Unjuk rasa digelar di Stasiun UI. Ketua BEM UI M Ivan Riansa menyatakan, dengan dalih menyelamatkan APBN dari defisit dan krisis, pemerintah pun mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harganya.

"BEM UI 2014 menyatakan sikap untuk menolak kenaikan harga BBM," ujar Ivan, Selasa(18/11/2014).

Ivan menambahkan masyarakat merasakan dampak kebijakan tersebut pada naiknya harga berbagai kebutuhan, terutama pangan.

"Asumsi subsidi salah sasaran, meskipun kenyataannya rakyat menengah ke bawah tidak merasakan subsidi, tetapi merekalah yang secara langsung merasakan beban ketika subsidi berkurang," imbuh Ivan.

Permasalahan BBM, kata Ivan, juga perlu dilihat dalam lingkup besarnya, yaitu tata kelola migas itu sendiri. Saat ini krisis minyak belum diikuti upaya untuk diversifikasi energi.

Selain itu, pemerintah juga belum secara serius memberantas mafia migas dan belum mampu menguasai blok-blok sumber migas yang saat ini masih dikuasai perusahaan asing. UU Migas yang diharapkan untuk memayungi kepentingan itu pun masih terhambat.

"Sehingga, negara sendiri masih lemah dalam hal penguasaan sumber daya alamnya sendiri padahal hal ini menjadi amanat konstitusi," tuturnya.

Usai menyampaikan orasi, aktivis BEM UI langsung menuju Balai Sidang untuk mengawal debat publik Pilrek UI. Kegiatan perkuliahan sendiri tetap berjalan seperti biasa.

"Konsentrasi kami terpecah, antara demo menolak kenaikan BBM dan mengawal Pilrek. Besok kami akan demo tolak BBM lebih banyak dan lebih besar," ujar Ivan.

(rfa)

http://news.okezone.com/read/2014/11...ikan-harga-bbm

BEM FEUI SUDAH TERDOKTRIN DENGAN DOKTRIN2 KAPITALIS NEOLIBERAL..
KENAIKAN HARGA BBM JELAS2 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 UUD 1945

Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.