Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

3.in.1Avatar border
TS
3.in.1
[ParTAI Hebat] Tersangka Korupsi KPK Jadi Ketua Fraksi PDIP DPR RI
Olly Dondokambey Gantikan Puan Jadi Ketua Fraksi PDIP

Kamis, 30 Oktober 2014, 19:55 WIB


Olly Dondokambey

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendahara Umum DPP PDIP, Olly Dondokambey, diangkat menjadi Ketua Fraksi PDIP DPR RI sementara. Olly menggantikan posisi Puan Maharani yang telah dilantik menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Sementara Bang Olly Dondokambey," kata politikus PDIP, Sukur Nababan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (30/10).

Pengangkatan Olly namun belum menimbulkan perubahan di posisi Sekretaris Fraksi PDIP. Posisi tersebut masih dipegang Bambang Wuryanto. "Iya masih dia. Kalau wakil ketua fraksi lain menyusul," ujarnya.

Belum ada kepastian sampai kapan Olly akan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPR RI. Menurut Sukur, DPP PDIP yang nanti akan nanti memutuskan. "Nanti sampai kapan aku belum tahu DPP nanti akhirnya yang tetapkan," katanya.

Sukur memastikan penunjukan Olly telah mendapat restu dari Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurutnya tidak ada persoalan dengan rangkap jabatan Olly di DPP dan fraksi. "Bendahara umum itu kan struktur partai. Kalau Ketua Fraksi sementara kan di dewan. Dulu Mbak Puan juga begitu, ketua DPP jadi ketua fraksi," katanya.

Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah enggan berkomentar soal pertimbangan DPP menujuk Olly sebagai Ketua Fraksi PDIP DPR RI sementara. Menurutnya DPP belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Olly.

"Belum, belum ada. Kalau sudah ditetapkan pasti ada SK nya," ujar Basarah.

http://nasional.republika.co.id/beri...ua-fraksi-pdip


KPK Bakal Jerat Bendum PDIP Jadi Tersangka Korupsi Hambalang
By Oscar Ferri

on Jul 11, 2014 at 19:41 WIB



Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengakui keterlibatan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey dalam kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam vonis terdakwa kasus P3SON Teuku Bagus Mohammad Noor.

"KPK selalu bekerja profesional. Dalam putusan TBMN (Teuku Bagus Mokhammad Noor) dijelaskan keterlibatan Olly Dondokambey," ujar Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Oleh karena ini, lanjut Abraham, status tersangka tidak akan lama lagi akan disematkan kepada Olly. Sebab, Abraham menambahkan, para pimpinan KPK akan segera menandatangani surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) terhadap Olly.

"Sekarang fasenya tinggal penyidik merampungkan, lalu disampaikan ke pimpinan. Kalau sudah diserahkan ke pimpinan, nanti tinggal ditandatangani sprindiknya," kata Abraham.

Abraham menyatakan, KPK tidak takut dengan nama besar PDIP sebagai tempat bernaungnya Olly. Meski PDIP kemungkinan besar akan memenangi Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ini.

"Percayalah bahwa KPK tidak punya keraguan sedikit pun walaupun Olly ini berasal dari partai pemenang pilpres. KPK bekerja secara profesional. Kami tinggal menunggu laporan dari satgas Hambalang," ucap Abraham.

Dugaan keterlibatan Olly Dondokambey dalam kasus korupsi P3SON Hambalang mencuat dalam surat dakwaan para terdakwa kasus tersebut. Terlebih dalam amar putusan 2 terdakwa Deddy Kusdinar dan Teuku Bagus Mohammad Noor disebutkan bahwa Bendahara Umum PDIP itu terbukti menerima uang suap sebesar Rp 2,5 miliar dari proyek P3SON.

"Dalam proses pembanguan proyek P3SON Hambalang, terdakwa telah menyuap Olly Dondokambey yang merupakan anggota Banggar DPR sebesar Rp 2,5 miliar," kata hakim anggota Sinung Hermawan saat membacakan putusan Teuku Bagus di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Selasa 8 Juli 2014 lalu.

Hakim menyebut suap tersebut berkaitan dengan pengurusan proses anggaran proyek P3SON yang tengah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sebab, melalui Banggar DPR tersebut, anggaran proyek yang awalnya single years menjadi multiyears itu meningkat drastis, dari mulanya hanya menelan biaya sebesar Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun.

http://news.liputan6.com/read/207667...upsi-hambalang

ini pasti konspirasi fpi, pks, arab, jidat item wahabi, isis, dsb emoticon-Mad (S) emoticon-Mad (S)

0
3.2K
37
Thread Digembok
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
671.1KThread41KAnggota
Terlama
Thread Digembok
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.