Merdeka.com - Reaksi keras DPR membuat Menko
Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno meralat pernyataannya
soal permintaannya kepada Kapolri Jenderal Sutarman
untuk tidak memberi izin penyelenggaraan Musyawarah
Nasional Partai Golkar di Bali. Kubu Ical telah
menetapkan Munas digelar pada Minggu (30/11)
mendatang.
Kepada wartawan, Tedjo membantah melarang
penyelenggaraan Munas Partai golkar di Bali. Dia
mengaku hanya sekadar mengingatkan saja.
"Yang melarang siapa? Yang saya lakukan hanya
mengingatkan," kilah Tedjo kepada wartawan di
Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/11).
Tedjo menjelaskan, pernyataan itu dia keluarkan setelah
melihat Rapat Pleno berakhir ricuh. Kondisi itu
membuatnya beranggapan Munas Golkar pada akhir
November mendatang berpotensi konflik.
"Makanya saya minta Polri untuk melihat lagi izinnya
itu. Pemberian izin untuk melaksanakan Munas di Bali,"
kata Tedjo.
Pertimbangan lainnya, mengenai laporan membludaknya
wisatawan yang datang ke Bali setiap menjelang akhir
tahun. Tedjo mengatakan, imbauan itu pun sudah
disampaikannya kepada pimpinan Partai Golkar.
"Saya juga meminta kepada pimpinan Golkar untuk
menunda kalau ini (potensi) terjadi konflik," kata dia.
"Jadi dalam hal ini saya mengingatkan kepada pimpinan
Polri dan DPR. saya tidak ada kewenangan untuk
memerintahkan Polri melarang memberikan surat izin.
Tidak ada kewenangan saya seperti itu," imbuhnya.
Pernyataan ini berbeda saat Tedjo menyampaikan
pernyataannya di kantornya pada Selasa (25/11) malam.
Dengan tegas, dia meminta Kapolri untuk tidak
memberikan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar di
Bali.
Dia pun mengimbau pimpinan Partai Golkar untuk tidak
memaksakan diri menggelar Musyawarah Nasional
(Munas) di Bali. Jika tetap dipaksakan maka akan
mengancam industri pariwisata di Bali.
"Jadi Golkar itu kan akan Munas Januari 2015, dia
lakukan rapimnas di Yogya. Diputuskan sepihak, ARB
maju dan dimajukan jadi tanggal 30 November - 3
Desember. Tadi yang pro dan kontra itu bentrok sampai
ada yang luka-luka. Saya sarankan Polri supaya tidak
berikan izin di Bali tanggal 30," ujar Tedjo di Kantor
Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/11) malam.


http://m.merdeka.com/peristiwa/menko-polhukam-bantah-larang-golkar-gelar-munas-di-bali.html




bibir politikus memang licin,setelah tau bhw perintahnya akan jd blunder,jurusnya berubah.......