Permintaan Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno agar Golkar menggelar Munas di bulan Januari sebagaimana keinginan salah satu faksi di internal Partai Golar, serta pernyataannya yang bernada mencibir Aburizal Bakrie sebagai ketua umum yang sedang dipermasalahkan oleh faksi tersebut, semakin menguatkan indikasi adanya agenda politik Tedjo yang merupakan orang penting di salah satu partai politik pecahan Golkar.

"Saya jadi curiga, jangan-jangan Tedjo ini sedang memainkan skenario politik untuk kepentingan tertentu," kata Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin, kepada RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 26/11).

Jika demikian yang terjadi, lanjut Said, maka pemanfaatan kekuasaan oleh seorang menteri untuk mengintervensi permasalahan internal partai politik akan sangat berbahaya bagi konsolidasi demokrasi kita ke depan

"Apa yang dilakukan oleh Tedjo ini saya lihat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam persoalan internal PPP," ungkap Said..

Said juga menilai pernyataan Tedjo yang meminta Polri agar tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali membutikan bahwa ia tidak paham konstitusi. Tejo tidak mengerti bahwa kegiatan partai politik itu dijamin oleh konstitusi sebagai manifestasi dari kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat

"Kemerdekaan parpol untuk menyelenggarakan kegiatan politik juga merupakan bagian dari hak asasi manusia," kata Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin, kepada RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 26/11).

Said mengingatkan, dalam peraturan perundang-undangan telah tegas dinyatakan bahwa partai politik itu adalah sarana aspirasi partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia dan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Jadi, kegiatan partai politik seperti halnya Munas Partai Golkar itu harus dipandang sebagai bentuk kebebasan masyarakat dalam berekspresi di bidang politik, dan tidak boleh dilarang-larang.

http://www.rmol.co/read/2014/11/26/1...nario-Politik-

Fahri : Jokowi Mestinya Tunjuk Penasehat Polhukam yang Canggih

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyesalkan instruksi Menko Polhukam Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno agar Partai Golkar tak diberi izin menggelar Munas IX di Bali.

"Ya kalau takut nggak usah jadi pemerintah karena tugas mereka 'kan mengatur untuk tidak ada keributan. Kalau begini nanti malah dituduh meruncingkan suasana, serahkan saja itu pada mekanisme," kritiknya saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).

Fahri pun mengharapkan agar Presiden Joko Widodo punya penasehat di bidang Polhukam yang mumpuni untuk ke depannya.

"Jokowi boleh tidak mengerti banyak masalah karena 'kan mantan walikota tidak terbiasa dengan politik nasional, tapi penasehatnya jangan bodoh, kan katanya kalau Jokowi naik Indonesia aman, kok Menkopolkamnya bilang gak aman?," ucapnya.

http://politik.rmol.co/read/2014/11/...-yang-Canggih-