JAKARTA – Inspeksi mendadak Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ke kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan menambah hangat polemik e-KTP. Bersama Fadli Zon ikut rombongan komisi II DPR RI.

Fadli Zon meminta Mendagri Tjahjo Kumolo segera mengklarifikasi pernyataanya ke publik tentang server e-KTP. Dalam sidaknya Fadli Zon berusaha meyakinkan publik bahwaserver e-KTP sepenuhnya di dalam negeri.

Menanggapi hal ini, dalam siaran pers yang diterima indopos.co.id, Rabu pagi ini, 26 November 2014, Ketua Lembaga Riset CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) Pratama Persadha menyampaikan perlunya audit sistem informasi.

"Untuk segera menyudahi polemik e-KTP, audit terhadap sistem informasi e-KTP sangat diperlukan," kata Pratama, yang juga kandidat doktor cyber defence Universitas Indonesia tersebut.

Pratama menjelaskan bahwa polemik tak akan berhenti hanya dengan mengecek fisik server di dalam negeri.

"Dengan audit kita akan tahu kemana saja data dari server ini. Selain itu kita juga akan tahu server di dalam negeri ini berfungsi sebagai database server atau bukan. Lalu ada juga backup server," sambung pakar keamanan sistem informasi, komunikasi dan kriptografi itu.

Dengan audit sistem informasi, Pratama menjamin polemik server e-KTP segera berakhir.

"Kita juga perlu tahu, sebenarnya dimana saja application server, disaster recovery center dan backup server e-KTP tersebut. Dengan begitu kita akan tahu apakah masih ada remote access dari vendor di dalam dan luar negeri. Karena sangat rawan sekali data e-KTP disalahgunakan," jelas Pratama.

Dia menambahkan, sebaiknya seluruh server utama dan pendukung ada di dalam negeri.

"Kalau seluruh server utama dan pendukung di dalam negeri, tentu pemerintah lebih mudah mengontrol dan menjaga keamanannya. Selain itu juga lebih hemat dan kalau ada masalah hukum lebih mudah penyelesaiannya, karena tak perlu berurusan dengan hukum negara lain," ungkapnya.

Soal siapa yang mengaudit, pria kelahiran Cepu Blora Jawa Tengah ini menjelaskan bahwa Kemendagri bisa menggandeng tim auditor independen yang terdiri dari pakar IT dan akademisi di bidang keamanan sistem informasi.
"Audit ini tak butuh waktu lama. Kita punya SDM yang mumpuni untuk urusan ini. Kurang dari sebulan audit sudah selesai," terang Pratama.
Ia berharap, polemik ini segera mereda dan program e-KTP bisa dilanjutkan.

"e-KTP adalah program yang memudahkan sistem administrasi kependudukan. Nantinya BPJS dan kartu pintar lain bisa disatukan fungsinya dalam satu kartu dengan program ini. Jangan sampai polemik e-KTP membingungkan masyarakat lagi," tutup Pratama yang juga kandidat doktor Universitas Gajah Mada. (cr-04)

- See more at: http://www.indopos.co.id/2014/11/per....ZC6P1xK2.dpuf