Golkar Terpecah, Mana yang Bakal Disahkan Menkum HAM?

Jakarta - Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (munas) IX, Partai Golkar ‎terpecah. Partai yang pernah digdaya di era Orde Baru ini terbelah menjadi dua kubu, dan kubu sempalan menyatakan bakal membuat munas sendiri. Hasil kepengurusan munas kubu mana yang bakal disahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly?

Berkaca pada perpecahan yang melanda PPP, masing-masing kubu di Partai berlambang Kakbah ini juga berebut legitimasi. Namun PPP kepengurusan kubu Ketua Umum Romahurmuziy‎ (Romi)-lah yang disahkan Laoly. PPP Romi memang lebih dulu menyelenggarakan Muktamar, forum tertinggi PPP, sebelum kubu PPP status quo pimpinan Suryadharma Ali yang menghasilkan Ketua Umum Djan Faridz.

Berbeda dari PPP, kubu status quo Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) akan lebih dulu menyelenggarakan Munas pada 30 November 2014. Sementara kubu Presidium Penyelamat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono baru akan menggelar Munas pada Januari 2015.

Jika membandingkan tendensi politik‎ perkubuan, PPP kubu Romi bersikap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan berada di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sementara PPP kubu Djan Faridz memilih mempertahankan PPP tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP).

Di Golkar-pun, kubu status quo juga bersikukuh bertahan di KMP, sementara kubu tandingan pimpinan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono memuat calon ketua umum yang cenderung ingin mengarahkan Golkar untuk mendukung pemerintahan.

Meski bakal menggelar Munas lebih belakangan daripada kubu Ical, kubu Golkar tandingan‎ sudah berniat bakal mendaftarkan diri ke Menkum HAM bila kelak telah usai menggelar Munas.

"Hasilnya, nanti akan dilaporkan ke Kemenkum HAM," ‎kata Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/11) kemarin.

Jadi, Golkar kubu mana yang nantinya bakal disahkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly?

http://news.detik.com/read/2014/11/2...kan-menkum-ham

Kita (mensahkan) yang konstitusional lah pastinya..., kita patuh (pada konstitusi). Saya dapat kabar (Menkopolhukam) sudah memberikan warning, jangan nekad (mengadakan Munas di Bali).., belum ada ijinnya.... Itu nanti bisa jadi masalah sama kepolisian..., bisa digerebek paksa. Nah.., yang kaya gitu itu yang harus dihindari..., kita mendukung (kepengurusan parpol) yang taat (terhadap hukum dan konstitusi).