Buruh Hitung Pakai Dolar, UMP DKI 2015 Rp 2,7 Juta yang Naik 11% Dianggap Turun
Senin, 24/11/2014 16:22 WIB

Jakarta -Kalangan serikat pekerja/buruh belum menerima ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2,7 juta/bulan. Padahal UMP tersebut telah naik 11% dibandingkan UMP tahun ini yang hanya Rp 2.441.302.

Menurut pandangan buruh nilai UMP DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2,7 juta justru mengalami penurunan karena beberapa alasan.

Anggota Dewan Pengupahan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Dedy Hartono menjelaskan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2014 sebesar Rp 2.441.302 dihitung saat nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah masih Rp 10.000/US$. UMP tahun ini bila dengan patokan dolar setara dengan kurs US$ 241 per bulan.

Sementara UMP DKI 2015 sebesar Rp 2,7 juta/bulan dihitung kurs Rp 12.000/US$ atau US$ 225 per bulan. Menurut hitungan Dedy, artinya UMP DKI Jakarta turun US$ 16 per bulan dari US$ 241 di tahun ini.

"Kalau dihitung dan diakumulasi sebenarnya nilai UMP turun," ungkap Dedy kepada detikFinance, Senin (24/11/2014).

Selain itu, ia juga beralasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok sehingga menggerus nilai dari UMP tahun depan."Akhirnya nilai itu akan tergerus dengan kenaikan harga BBM. Jadi kenaikan UMP DKI sebesar 10% sama aja bohong," imbuhnya

Kalangan serikat pekerja/buruh DKI Jakarta menilai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 mengalami penurunan dibandingkan 2014, bila menggunakan acuan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Buruh tetap berlandasan dolar AS sebagai acuan perhitungan nilai UMP karena Indonesia dianggap sebagai negara besar anggota G20.

"Indonesia, termasuk di dalamnya DKI Jakarta, secara global masuk ke dalam negara-negara G20 atau negara dengan ekonomi sangat baik di dunia. Ini yang menjadi acuan," ungkap Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Dedy Hartono kepada detikFinance, Selasa (25/11/2014).

Dengan landasan itu, ia menganggap sah-sah saja jika dolar AS dijadikan patokan dalam perhitungan nilai UMP. Meskipun pada kenyataanya gaji yang diterima buruh tetap dalam bentuk rupiah.

"Jadi kalau bicara masalah dolar ini harus dikaitkan dengan ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia dibandingkan negara lain," imbuhnya.

Dedy menganggap nilai UMP DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2,7 juta per bulan justru mengalami penurunan dibandingkan 2014 sebesar Rp 2,4 juta per bulan. Pada 2014, UMP DKI Jakarta dihitung saat nilai tukar dolar AS terhadap rupiah masih Rp 10.000 sehingga upah dalam dolar AS adalah US$ 241 per bulan.

Sementara UMP DKI 2015 sebesar Rp 2,7 juta/bulan dihitung kurs Rp 12.000 per dolar AS sehingga upah menjadi US$ 225 per bulan. Artinya, UMP DKI Jakarta turun US$ 16 per bulan.

"Faktanya memang UMP DKI Jakarta 2015 terjadi penurunan. Kenaikan UMP yang dikatakan 11% tahun ini jika dibandingkan presentase kenaikan dolar malah menurun dari segi nominalnya," jelas Dedy.
http://finance.detik.com/read/2014/1...dianggap-turun

Ini yang Mendasari Buruh Hitung UMP Pakai Acuan Dolar
Selasa, 25/11/2014 09:52 WIB

Jakarta -Kalangan serikat pekerja/buruh DKI Jakarta menilai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 mengalami penurunan dibandingkan 2014, bila menggunakan acuan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Buruh tetap berlandasan dolar AS sebagai acuan perhitungan nilai UMP karena Indonesia dianggap sebagai negara besar anggota G20."Indonesia, termasuk di dalamnya DKI Jakarta, secara global masuk ke dalam negara-negara G20 atau negara dengan ekonomi sangat baik di dunia. Ini yang menjadi acuan," ungkap Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Dedy Hartono kepada detikFinance, Selasa (25/11/2014).

Dengan landasan itu, ia menganggap sah-sah saja jika dolar AS dijadikan patokan dalam perhitungan nilai UMP. Meskipun pada kenyataanya gaji yang diterima buruh tetap dalam bentuk rupiah. "Jadi kalau bicara masalah dolar ini harus dikaitkan dengan ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia dibandingkan negara lain," imbuhnya.

Dedy menganggap nilai UMP DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2,7 juta per bulan justru mengalami penurunan dibandingkan 2014 sebesar Rp 2,4 juta per bulan. Pada 2014, UMP DKI Jakarta dihitung saat nilai tukar dolar AS terhadap rupiah masih Rp 10.000 sehingga upah dalam dolar AS adalah US$ 241 per bulan.

Sementara UMP DKI 2015 sebesar Rp 2,7 juta/bulan dihitung kurs Rp 12.000 per dolar AS sehingga upah menjadi US$ 225 per bulan. Artinya, UMP DKI Jakarta turun US$ 16 per bulan. "Faktanya memang UMP DKI Jakarta 2015 terjadi penurunan. Kenaikan UMP yang dikatakan 11% tahun ini jika dibandingkan presentase kenaikan dolar malah menurun dari segi nominalnya," jelas Dedy.
http://finance.detik.com/read/2014/1...ai-acuan-dolar

Masyarakat Ekonomi Asean
JK Waspadai Eksodus Tenaga Kerja ke Malaysia dan Singapura
Jumat, 21/11/2014 18:23 WIB

JK Waspadai Eksodus Tenaga Kerja ke Malaysia dan SingapuraWakil Presiden Jusuf Kalla. (ANTARA FOTO/Setwapres-Jeri Wongiyanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai mulai diberlakukannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015 seharusnya bisa menjadi momen yang menguntungkan bagi Indonesia.

"Kita harus optimistis, jangan merasa langsung kita akan kalah," ujar JK dalam pidato sambutannya di Konferensi Besar Fatayat PBNU, Jakarta, Jum'at (21/11).

Namun untuk memastikan produk dan jasa milik perusahaan nasional tidak kalah bersaing dengan negara lain, JK meminta para pengusaha untuk mewaspadai Malaysia dan Singapura. "Karena dua negara itu bisa menyerap tenaga kerja kita,” ujar JK.

Hal tersebut menurut JK sangat mungkin terjadi karena upah yang diterima tenaga kerja Indonesia lebih rendah dibandingkan tenaga kerja kedua negara tersebut. "Jadi pasti banyak yang akan mencari yang lebih besar (gaji) yaitu dengan cara ke luar negeri," kata JK.

Untuk mengatasi hal tersebut, JK berjanji pemerintah akan menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja di Indonesia. "Kenapa harus ke negara orang kalau bisa sukses di negara sendiri," ujar JK.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan ada dua tantangan utama yang dihadapi Indonesia jelang diberlakukannya MEA yaitu harmonisasi tarif dan masalah perizinan.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...dan-singapura/


JK Targetkan Indonesia Setop Kirim TKI dalam 5 Tahun ke Depan
Sabtu, 22 November 2014 02:15 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan Indonesia berhenti mengirim tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri dalam lima tahun pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Kalla berjanji akan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri sehingga tidak perlu tenaga kerja mencari pekerjaan di luar negeri. Dia pun menyatakan masyarakat tak perlu khawatir kehilangan lapangan kerja bila kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku.

"Semua ini akan kita akhiri. TKW kita dalam lima tahun harus stop ke luar negeri. Kenapa? Orang mencari lapangan kerja ke luar negeri itu karena kekurangan lapangan kerja di dalam negeri," kata Kalla saat membuka acara Konferensi Besar Fatayat NU di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Menurut Kalla, para wanita nekat mencari pekerjaan di luar negeri karena tidak tersedia lapangan pekerjaan di Indonesia, meskipun sudah banyak pemberitaan kejadian memilukan yang menimpa TKW di luar negeri.

Kalla juga tak menampik bahwa insiden memilukan itu memang hampir selalu menimpa para pekerja perempuan dibandingkan laki-laki. "Kalau laki-laki yang kena (perkara) umumnya masuk penjara, kalau di luar negeri, karena kriminal. Kalau perempuan kerja di luar negeri, adakalanya justru dizalimi," ujar dia.

Karena itu, kata Kalla, dia berkeyakinan para tenaga kerja perempuan ini akan memilih bekerja di dalam negeri bila tersedia pekerjaan. Kalla pun lalu menyebutkan beberapa bidang lapangan kerja yang sekarang punya potensi untuk dikembangkan. "Pertama, tentu pertanian yang lebih penting. Kedua, di industri-industri yang ringan, banyak lapangan kerja," sebut Kalla.

Kalla meminta masalah tenaga kerja perempuan di luar negeri ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat, terkait pembukaan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...tahun-ke-depan

-------------------------

Pasar bebas ASEAN 2015 menyebabkan pergerakan tenaga kerja di kawasan ASEAN akan semakin bebas dan mudah, karena cari kerja tidak diperlukan lagi persyaratan izin tinggal, apalagi visa kerja, cukup bawa e-KTP dan tentu Ijazasah dan Sertifikat Keahlian yang dibutuhkan. Makanya, bila dunia bisnis dan perusahaan (Corporate) di kawasan ASEAN (terutama yang beroperasi di Indonesia) tidak berani kompetitif dalam hal upah, alamat di tinggal buruh asal Indonesia untuk bekerja di kawasan negara ASEAN lainnya seperti di Singapore, Malaysia dan Brunei yang tingkat upah minimalnya cukup tinggi. Jadi wajar saja kalau buruh-buruh kita mulai menuntut dan meminta standarisasi upah dalam kurs dollar, sehingga bisa dibandingkan dengan upah di seluruh kawasan negara ASEAN untuk professi pekerjaan yang sama.