Presiden Joko Widodo melarang semua menterinya rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, saat ini lembaga legislatif itu masih terbelah dua antara kubu Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat.

"Iya dong (dilarang rapat), kalau nanti kita datang ke sini keliru, datang ke sana keliru. Biar di sana sudah rampung, sudah selesai," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 24 November 2014.

Apalagi, kata Jokowi, pemerintahannya baru bekerja selama satu bulan. "Baru sebulan kerja dipanggil-panggil. Apa sih?,"ucap Jokowi.

Jokowi baru memperbolehkan menterinya datang jika konflik di internal DPR sudah selesai. Tidak lagi ada konflik antar kubu di lembaga perwakilan rakyat itu.

"Kan juga baru kerja sebulan, dipanggil-panggil apanya? (yang mau ditanya)," ujar Jokowi.

Sebelumnya, beredar surat dari Sekretariat Kabinet bahwa Presiden Jokowi meminta para menteri dan pejabat setingkatnya tidak hadir dalam pertemuan dengan DPR sampai masalah di internal DPR selesai.
Sumur



Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin menyayangkan surat edaran Presiden Joko Widodo yang melarang para menteri rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurutnya, perintah itu justru semakin membuat hubungan eksekutif dan legislatif tidak harmonis.

"Seharusnya surat edaran itu tidak beredar. Saya menyayangkan, tapi ya silakanlah,"kata Aziz di ruang Komisi III, DPR, Senayan, Jakarta, Senin 24 November 2014.

Aziz mengatakan, DPR saat ini tengah melakukan upaya-upaya secara konstitusional untuk merespons kebijakan pemerintah tersebut.

"Tidak selayaknya seperti itu. Tapi kan sudah terjadi, ya sudah. Kita lihat perkembangan dari waktu ke waktu," tuturnya.

Terkait ketidakhadiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Aziz mengatakan Komisi III sudah memanggil yang bersangkutan sebanyak dua kali. Jika sampai panggilan ketiga tetap tidak hadir, institusinya akan menempuh jalan sesuai mekanisme yang ada.

"Kan ada meknisme. Mekanismenya kita tunggu saja. Nanti tiga kali ada panggilan, tiga kali nggak hadir, ada aturan yang diatur dalam undang-undang," ucapnya.

Presiden Joko Widodo melarang semua menterinya rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, saat ini lembaga legislatif itu masih terbelah dua antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Iya dong (dilarang rapat), kalau nanti kita datang ke sini keliru, datang ke sana keliru. Biar di sana sudah rampung, sudah selesai," kata Jokowi.

Sumur

Nastak mode: on
Mantab... lanjutkan pak...
Nastak mode : off