Jakarta, GATRAnews - Pengamat ekonomi-politik dari Indonesia for Global and Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, mensinyalir bahwa wajibnya PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) memasok listrik ke PT Perusahaan Listrik Negera (PLN) sebesar 210 mega watt (MW), tak lepas dari upaya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan keluarganya.

"Potret kegagalan pasokan listrik di Sumatera Utara (Sumut) tak lepas dari tanggung jawab JK, dan keterlibatan keluargannya dalam bisnis lisrik di sana. Seharusnya JK malu dengan semua permasalahan yang menimpa masyarakat Sumut sekarang," nilai Salamuddin di Jakarta, Sabtu (22/11).

Salamuddin mensinyalir demikian mengomentari bocoran surat yang diteken Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno yang berisi tentang pemanfaat energi listrik Inalum oleh PLN. Pemerintah mewajibkan Inalum memasok listriknya sebesar 210 MW ke PLN yang merupakan arahan dari JK.

Harusnya, kata Salamuddin, pemerintah membuat kebijakan untuk mencari pasokan listrik bukan dengan cara mencari jalan pintas yang mengorbankan Inalum untuk menutupi defisit listrik di Sumut.

Harusnya pemerintah membangun infrastruktur untuk mendorong industrialisasi, termasuk industri pengelolaan alumunium. Bukan sebaliknya, memasa industri untuk menyediakan listrik bagi masyarakat. "Kenapa pemerintah seperti mau lepas tangan. Mestinya mencari solusi lain, jangan masalah listrik dilarikan ke Inalum, karena dia tidak ngurus listrik, tapi alumunium," cetusnya.

Salamuddin mengungkapkan, JK berlatar belakang pengusaha dan memiliki perusahaan yang bergerak di bidang energi yang bertebaran di seantero Indonesia. Demikian pula dalam bisnis listrik, konon JK Inc. juga memiliki perusahaan listrik di Sumut, yakni PLTA Asahan III.

Bahkan, ambisi JK ini, kata Salamuddin, sudah terlihat saat diia menjadi wakil presiden pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2004-2009. "JK Inc., memang berambisi menguasai jaringan bisnis listrik. Sebagaimana yang terlihat sejak Dia menjabat sebagai wakil presiden di era SBY."

Salamuddin berharap agar uang yang diperoleh pemerintah dari kenaikan harga BBM bersubsidi tidak mengalir ke perusahaan bisnis para penguasa dan pemimpin partai politik, yang notabene rata-rata memiliki perusahaan yang bergerak dalam sektor energi, baik minyak, gas, infrastruktur energi, dan perusahaan listrik.

Menurut praktisi energi dan tambang Indonesia Agus Halimi Nasution, JK tidak perlu bersikeras untuk mengusut persoalan listrik yang dimiliki PT Inalum, sebab Inalum selama ini sudah berkontribusi besar ke negara.

"Yang perlu JK pikirkan ke depan, bangsa ini memiliki alumunium sendiri, tidak lagi mengimpor dari luar. Apalagi Inalum sudah sepenuhnya milik negara Indonesia, Jepang sudah lepas sejak kepemimpinan SBY," tandasnya.

Menurut Agus, sepanjang Inalum telah dinasionalisasi, itu sudah seharusnya JK sebagai RI-2 memelihara tambang-tambang yang ada di Indonesia. Bukan malah sebaliknya, hanya gara-gara ambisi pribadi semata. "Harus dipisahkan, mana kepentingan negara dan kepentingan bisnis keluarga, tidak boleh dicampur aduk, apalagi sampai memanipulasi kepentingan rakyat itu sendiri," tandasnya.