HTI sebut banyak wanita cerai gara-gara Jokowi naikkan BBM
17 jam yang lalu

BBM. Juru bicara HTI Iffah Ainur Rochmah, mengkhawatirkan 4 hal sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Salah satunya memicu perempuan untuk bekerja ke luar rumah.

"Ketika perempuan terdorong untuk bekerja ke luar rumah, problemnya adalah mereka tidak bisa memilih tempat kerja memadai yang bisa melindungi kehormatannya. Misalnya jadi buruh pabrik. Kemudian banyak juga yang menjadi TKW. Ini adalah kondisi yang rawan terjadi eksploitasi bagi perempuan," tutur Iffah di sela acara Liqo Muharram Mubalighoh di aula Dewan Dakwah Islam Indonesia, Sabtu (22/11).

Iffah melanjutkan, hal lain yang merupakan dampak langsung dari kenaikan BBM pada keluarga adalah meningkatnya angka perceraian. Menurutnya hal itu itu dipicu oleh tidak mampunya suami memenuhi kebutuhan istri. Hal ini pun berpotensi akan rawannya konflik.

Hal lain yang dikhawatirkan adalah anak-anak yang akan menjadi korban KDRT akibat kondisi ekonomi yang semakin menghimpit. Keadaan tersebut dipastikan memicu para ibu untuk bekerja ke luar rumah dan kurangnya perhatian terhadap anak dan keluarga.

"Ketika misalnya anak rewel, membutuhkan perhatian, itu cenderung dihadapi dengan emosi dan bahkan terjadi kekerasan fisik. Nah ini yang kita khawatir kan sebagai dampak langsung dari kenaikan BBM," tutup Iffah.

Organisasi ini menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Menurut mereka, kenaikan BBM adalah kebijakan dzalim yang akan menyengsarakan rakyat.
https://id.berita.yahoo.com/hti-sebu...101500605.html


BBM Naik, Banyak Istri Minta Dicerai
Premium Bisa Tembus 8.500/Liter.Jokowi "Saya Siap Tidak Populer"
29/08/2014.

NONSTOP, NAIK-Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bukan hanya menimbulkan angka kemiskinan, tapi juga bisa memicu naiknya jumlah perceraian. Diprediksi para istri akan minta cerai oleh suaminya.

Lobi Presiden terpilih Jokowi ke Presiden SBY pada Rabu (27/8) malam di Istana Tampak Siring, Nusa Dua, Bali buntu. SBY menolak permintaan Jokowi agar BBM naik sebelum pelantikan presiden dan wapres terpilih pada 22 Oktober 2014.

Gagalnya lobi tersebut membuat Jokowi ‘galau’. Sebab, Gubernur DKI Jakarta ini akan dihadapi dengan persoalan BBM. Saat dicegat wartawan di Balaikota, Jokowi mengaku dirinya terpaksa akan menaikkan harga BBM setelah dilantik.

Kenaikkan BBM kata Jokowi untuk mengurangi defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ditanya berapa kenaikkan harga BBM, Jokowi enggan menyebutnya. “Tanya kepada tim transisi. Saya inginnya defisit anggaran sekecil-kecilnya,” ujarnya, Kamis (28/8).

Seperti diberitakan, SBY enggan menaikkan harga BBM lantaran kondisi saat ini kurang tepat. Tapi, rencana Jokowi yang ingin menaikkan BBM memicu gejolak di masyarakat.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan, dampak dari naiknya BBM bisa menyasar ke mana-mana. Selain harga sembako, angka perceraian juga akan meningkat.

Dari hasil kajian LIPI, saat SBY menaikkan BBM angka perceraian juga meningkat. “Karena naiknya BBM akan membebani masyarakat khususnya ibu-ibu. Sedangkan pendapatan suami tidak meningkat bahkan bisa adanya PHK massal,” terang Siti saat dihubungi Nonstop, kemarin.

Yang rawan terkena dampak naiknya BBM adalah masyarakat kelas bawah. “Sembako naik dan penghasilan suami tidak naik. Yang ada di rumah hanya ribut antar pasangan suami istri, jika sering ribut dampaknya ke perceraian. Pamor Jokowi juga akan runtuh karena BBM,” beber Siti.

Hingga saat ini kata Siti, pemerintah belum menemukan formula jika BBM naik maka tidak menimbulkan gejolak. “Saya rasa bukan hanya cerai tapi banyak juga orang setres hingga depresi akibat BBM naik,” tukasnya.
Kembali ke Jokowi, dirinya akan menghapus sistem bantaun langsung tunai (BLT) seperti yang dilakukan SBY. “Saya siap untuk tidak populer dengan menaikkan BBM. Dana subsidi akan dialihkan ke usaha yang produktif. Benih untuk petani, pestisida, dan solar untuk nelayan adalah beberapa kebutuhan yang akan mendapat subsidi,” ucapnya.

“Saya kira harus mulai berubah. Jangan sampai konsumtif menggunakan BBM, untuk membeli mobil. Untuk mobil-mobil kita harus mulai mengubah dari sebuah konsumsi menjadi produksi. Itu saja,” tambah Jokowi. Dalam RAPBN 2015, anggaran untuk belanja subsidi BBM sebesar Rp 291,1 triliun. Angka itu lebih besar daripada alokasi dalam APBN Perubahan 2014 yakni Rp 246,5 triliun.

Data dari Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan angka perceraian ketika BBM naik di era SBY memang meningkat. Pemicu percerian yakni, harga sembako naik tapi penghasilan suami tidak ikut bertambah.
Seperti buang badan, Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengaku, kalau naiknya BBM ada pada pemerintahan baru (Jokowi-JK). “Kalau sekarang masih susah. Maka ini hal yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah baru,” kilahnya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakpus, kemarin.

Lebih lanjut mantan Kepala BKPM itu mengatakan, jika pemerintah baru, menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000 per liter, maka negara bisa menghemat anggaran Rp 48 triliun. “Kalau Rp 2.000 per liter, saving-nya Rp 96 triliun,” imbuh pria yang akrab disapa Dede itu.

Konsekuensinya, dengan saving yang lebih besar tersebut, maka defisit anggaran APBN 2015 bisa lebih rendah dari asumsi dalam Rancangan APBN 2015, yang sebesar 2,32 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Chatib bilang, jika premium dinaikkan menjadi Rp 8.500 per liter, maka defisit anggarannya menjadi 1,32 persen dibanding PDB. “Saya adalah orang yang sangat senang kalau subsidi BBM ini dipotong,” janjinya.

Ekonomi Pemicu Pasutri Bercerai

Ini peringatan buat para pasngan suami istri (pasutri) yang kondisi ekonominya masih lemah. Sebab dengan rencana Jokowi yang akan menaikkan harga BBM bisa memicu angka perceraian.
Data dari Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan, perceraian tertinggi karena masalah perekonomian banyak dialami pasutri ekonomi lemah. Kasus perceraian karena hubungan tak harmonis dan cering cekcok.
Dalam satu tahun ada sekitar 333 pasutri yang bercerai. Gugatan cerai umumnya dilakukan para istri lantaran persoalan ekonomi. Menurut Pakar Sosiologi Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Ari Sujito, naiknya harga BBM akan menyebabkan diskriminasi seperti perceraian, pengangguran dan kejahatan pada masyarakat.
“Hubungan pasutri tidak harmonis karena adanya cekcok. Kondisi ini tentunya akan terjadi pada pasutri ekonomi yang lemah. Cekcok jika tidak dikelola dengan baik bisa berakhir pada perceraian,” terang Ari saat dihubungi Nonstop, kemarin malam.

Tapi Ari yakin, Jokowi akan berbeda dengan SBY. “Dia akan memperkuat layanan masyarakat. Jokowi pasti akan membuat trobosan penting untuk mengurangi percerian seperti reformasi kesejahteraan dengan subsidi pupuk untuk petani diperkuat serta menjaga stabilnya harga sembako,” ucapnya.
http://www.nonstop-online.com/2014/08/15912/


Kasus Perceraian di Sukabumi Didominasi Alasan Ekonomi
Friday, 31 October 2014, 11:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI—Kasus perceraian yang terjadi di Kota Sukabumi di sepanjang Januari-September 2014 masih cukup tinggi. Pasalnya, dari rentang waktu Januari-September tercatat sebanyak 365 kasus. ‘’ Penyebab kasus perceraian masih didominasi karena faktor ekonomi,’’ ujar Wakil Panitera PA Kota Sukabumi Achmad Chotib, Jumat (31/10).

Dari ratusan kasus tersebut, terdapat pula kasus perceraian pegawai negeri sipil (PNS). Proses penyelesaian kasus perceraian PNS ungkap Chotib, memang cukup rumit karena harus ada persetujuan dari atasan PNS tersebut bekerja.

Menurut Chotib, dari ratusan kasus perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat tersebut mayoritas sudah diputus. Rinciannya, sebanyak 370 kasus cerai gugat dan sebanyak 92 kasus cerai talak.
http://www.republika.co.id/berita/na...alasan-ekonomi

8 Juta pemilih PKS bertanya sudah ekonomi sulit, tambah BBM naik
Rabu, 19 November 2014 04:02

Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar menjadi Rp 8.500 dan Rp 7.500 secara signifikan meningkatkan beban hidup rakyat. Kenaikan tersebut dipastikan akan memicu kenaikan harga produk pangan, barang, dan jasa di berbagai sektor.

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memperburuk pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat di kisaran 5,1-5,3 persen dan akan meningkatkan jumlah pengangguran karena pukulan terhadap dunia usaha yang menghadapi tekanan dan tidak mampu berekspansi. "Untuk itu, Fraksi PKS juga akan mengkaji langkah-langkah konstitusional mempertanyakan kebijakan menaikkan harga BBM tersebut," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Selasa (18/11).

Menurut Jazuli, Fraksi PKS konsisten dengan sikap ini sejak usulan kenaikan diajukan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu sebaiknya pemerintah mengkaji alternatif selain menaikkan harga BBM. Jazuli mengatakan, pemerintah masih bisa mengambil langkah dengan meningkatkan penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Memang menaikkan harga BBM adalah cara paling mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan uang, tapi itu akan membuat rakyat semakin terbebani dalam menghadapi kenaikan harga pangan dan barang yang pasti menyusul serentak. Jelas ini langkah ringkas, namun tidak tuntas!" tegas Jazuli yang juga Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PKS ini.

Beberapa alternatif yang pernah diusulkan PKS, ujar Jazuli, sebenarnya juga pernah disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan (partai pendukung Presiden) saat menentang usulan kenaikan harga oleh pemerintahan SBY. Dia mengungkapkan usulan Fraksi PKS, diantaranya pembenahan kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional.

Selanjutnya soal diversifikasi energi, sistem transportasi yang mulai beralih ke BBG, meningkatkan lifting minyak, memperbaiki kinerja BUMN dan banyak hal lain masih bisa dilakukan oleh pemerintah.

Untuk langkah menyatakan pendapat lewat DPR, menurut Jazuli, adalah kemestian karena Fraksi PKS sudah menerima banyak keluhan melalui para anggotanya yang berjumlah 40. "Konstituen pemilih kami ada lebih dari 8 juta, mereka tentu bertanya kenapa saat ekonomi masih sulit justru kesulitan ini ditambah (dengan kenaikan harga BBM)," tutur Jazuli. Oleh karenanya, dia menyatakan Fraksi PKS akan mempelajari apakah ada pelanggaran UU, terutama UU tentang APBN, yang dilakukan pemerintah.
http://www.merdeka.com/politik/8-jut...-bbm-naik.html


TERNYATA, ELIT-EKIT PKS MILIKI BANYAK ISTRI
30/05/2013.

NONSTOP, POLIGAMI-Kisah poligami mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ternyata tidak mengejutkan. Karena, banyak elit-elit partai berlebel dakwah itu memiliki istri lebih dari satu atau poligami.
Dari penelusuran Nonstop, elit PKS yang disebut-sebut memiliki istri lebih dari satu adalah, Presiden PKS Anis Matta, Tifatul Sembiring mantan Presiden PKS yag kini menjabat sebagai Menkominfo, lalu ada nama Zulkieflimansyah.

Kisah poligami elit-elit PKS pernah dibongkar Yusuf Supendi. Mantan pendiri Partai Keadilan (cikal bakal berdirinya PKS-red) ini mengakui, kalau elit PKS memang banyak yang berpoligami.

Poligami di PKS kata Yusuf, bukan hal tabu. Tapi, bagi kader yang ingin berpoligami harus memenuhi syar’i. Kader yang ingin menikah lagi juga harus mendapat stempel dari Dewan Syariah yang beranggotakan 99 orang.
PKS juga merujuk pada UU Perkimpoian No. 1/1974 dan PP No. 10/1974, yang menjadikan izin istri pertama sebagai syarat poligami. “Dua hal itu diperlakukan sangat ketat oleh Dewan Syariah,” terang Yusuf yang kini bergabung di Partai Hanura.

Hingga mundur dari PKS, ia hanya mencatat tiga kader partai yang memenuhi aturan, salah satunya adalah Tifatul Sembiring yang saat itu masih menjadi pengurus DPP PKS.

Sementara Jubir DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, isu atau gosip soal poligami yang menyudutkan PKS tidak mempengaruhi kesolidan para kader partai. “Survei di internal kami menyebutkan, kalau kader-kader dan simpatisan PKS tetap solid. Jadi, kami yakin PKS akan jadi tiga besar,” ungkapnya saat dihubungi.

Terkait poligami Ali enggan menjawab secara gamblang. ”Kerja kita tetap berjalan, kita terus akan berbuat yang terbaik. Data kita kemarin masih solid. Alhamdulillah, kami tetap yakin tetap optimistis berjuang. Pilar kami kader yang solid dan berkualitas. Struktur yang sehat (tidak ada konflik) dan anggota legislatif yang 1300-an yang selalu turun ke masyarakat untuk melayani,” kata Mardani.

Berbeda dengan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah. Menurutnya, dengan dideranya isu kasus suap impor daging sapi, PKS akan kerepotan di 2014. “Apalagi ada dugaan kalau pimpinan PKS banyak yang poligami. Misalnya, kasus dugaan Luthfi nikah lagi,” sindirnya.

Iberamsjah tidak yakin klaim PKS yang akan menjadi tiga besar di 2014. ”Pernyataan itu hanyalan menenangkan diri mereka saja. Dari mana dasarnya, kader mereka saja sudah tercerai berai dan tidak solid,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, kisah poligami elit PKS terbongkar setelah Luthfi ditangkap KPK terkait dugaan suap kasus impor daging sapi. Ketika kasus itu dikembangkan KPK, Luthfi ternyata memiliki dua istri yakni Sutiana Astika dan Lusi Tiarani Agustine.

Astika dan Lusi sudah diperiksa KPK. Lalu, yang mengejutkan publik adalah, terkait dugaan Luthfi nikah dengan seorang siswi SMK. Hingga kini, siswi SMK tersebut sudah dipanggil dua kali oleh KPK tapi belum juga hadir.
http://www.nonstop-online.com/2013/0...-banyak-istri/

Poligami dan Gaya Hidup Mewah Elite PKS Disindir
Selasa, 7 Januari 2014 | 16:20 WIB

DEPOK, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mendapat kritikan dan sindiran dari beberapa peneliti Universitas Indonesia (UI) dalam acara diskusi yang dilaksanakan Center for Election of Political Party (CEPP) di kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (7/1/2014). Gaya hidup mewah dan poligami sejumlah elite PKS disorot. "PKS sebelumnya cukup banyak dapat kursi, tapi tahun 2014 ini rasanya PKS turun. Kenapa? Ini karena masalah Presiden PKS, belum lagi elite PKS yang hidup mewah dan berpoligami," ujar peneliti demografi UI, Aziz Azizah.

Azizah mengaku mulanya tak mempersoalkan poligami. Dia bahkan meminta sang suami untuk berpoligami. Namun, sang suami menolak. Azizah melihat saat ini motif kaum pria berpoligami lantaran sudah memiliki banyak uang. Hal tersebut, sebutnya, terjadi di sejumlah elite PKS. "Pragmatisme PKS sangat kental. Laki-laki itu kalau punya uang, rumah baru, inginnya punya istri baru. Kalau ada perempuan yang mau poligami, rasa cintanya tidak tulus kepada Anda," imbuhnya.

Peneliti lain dari Lembaga Demografi UI, Abdillah Ahsan, menyatakan, poligami tak masalah asalkan tidak memengaruhi ledakan penduduk. Namun, isu poligami yang belakangan dikaitkan dengan PKS ini seharusnya bisa dikelola dengan baik oleh PKS. "Ayam Bakar Wong Solo karena pemiliknya poligami, dia bercabang, akhirnya mati. Kami tak ingin PKS seperti itu," kata Abdillah.

Presiden Direktur CEPP Husnul Mar'iyah pun menanggapi isu poligami ini. Jika menjadi presiden, Anis Matta seharusnya juga memikirkan berapa besar uang negara yang harus dihabiskan untuk keperluan negara. "Kalau istri dua, anaknya ada 25 orang. Berapa banyak paspampresnya? Siapa yang bayar? Kan APBN, dan ini jadi persoalan," ujar Husnul.

Seusai acara, Anis menjawab santai soal sindiran sejumlah akademisi UI itu. Menurutnya, poligami adalah pilihan individu. "Terserah pada individu apakah pilihan pribadi seperti ini bisa diterima atau tidak. Kalau bisa terima, ya silakan saja," ujar politisi dengan dua istri tersebut. Di dalam diskusi, Anis juga sempat menyinggung sedikit soal poligami. Ia membandingkan China yang menerapkan kebijakan satu anak. "Sekarang China mulai berpikir. Melihat pertumbuhan ekonomi yang ada, ternyata mereka butuh sumber daya manusia yang lebih banyak," kata mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.
http://nasional.kompas.com/read/2014...e.PKS.Disindir

--------------------------------

Kenaikan harga BBM memang bisa bikin retak rumah tangga di kalangan kelas bawah, akibat semakin terhimpit persoalan ekonomi keluarga. Perceraian akhirnya menjadi solusi pahit yang banyak diambil keluarga pas-pasan itu, sehingga berdampak pada naiknya jumlah stock para janda di seluruh tanah air.

Kalau anak-anak HTI dan PKS merasa "tersinggung berat" dengan masalah ini, itu bisa dimaklumi dan wajar sajalah, sebab di kalangan jamaah mereka, sudah jamak terjadinya praktek poligami dengan alasan ibadah. Tapi ketika pundi-pundi keuangan mulai menipis akibat tidak lagi berkuasa dan duduk di kekuasaan seperti elit PKS itu, ditambah biaya hidup semakin tinggi akibat tekanan kenaikan harga BBM, akhirnya mengancam kedamaian biduk rumah tangga yang bisa jadi guncang.

Biaya pemeliharaan (maintenance cost) punya bini lebih dari satu itu, jelas tidaklah murah, apalagi kalau yang dibiayai sampai 3-4 dapur keluarga karena punya bini 3 sampai 4 orang. Biaya semakin tinggi kalau bini ke 3 atau ke 4 adalah wanita muda yang masih tinggi tuntutan materinya. Jalan terbaik, untuk penghematan anggaran, memang menceraikan para isteri-isteri itu agar bisa tetap bertahan hidup, meski pun ustadz-ustadz mereka sudah mengajarkan bahwa tindakan halal yang paling dibenci Allah itu, adalah menceraikan isteri. Apalagi kalau alasannya hanya karena BBM naik!